Hongaria Ingin Ikut Bangun Ibu Kota Baru, Dana yang Disiapkan USD 1 Miliar

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 21 Jan 2020, 15:10 WIB
Diperbarui 21 Jan 2020, 15:10 WIB
Presiden Jokowi meninjau ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).(Liputan6.com/ Lizsa Egeham)

Liputan6.com, Jakarta - Pembangunan ibu kota baru di Kabupaten Penajem Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur terus memancing minat investor asing. Kali ini Hongaria dikabarkan siap berinvestasi senilai USD 1 miliar pada proyek tersebut.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan, ketertarikan tersebut telah disampaikan langsung oleh Perdana Menteri (PM) Hongaria, Viktor Orban.

"Baru ada usulan dari Hongaria. Besok kan Pak PM-nya ke sini, ke Yogya. Kemarin duta besarnya juga datang ke saya, mereka ingin membentuk Hongary-Indonesia Investment Fund," ungkap Basuki di Labuan Bajo, NTT, Selasa (21/1/2020).

Secara total, ia menyebutkan nilai total dana investasinya mencapai USD 1 miliar yang akan digunakan untuk membangun infrastruktur jalan hingga persampahan di ibu kota baru.

"Itu untuk infrastruktur, air, jalan, sanitasi, sampah. (Nilainya) USD 1 miliar," jelas Basuki.

Pemasukan dana itu juga dikatakannya telah mendapat persetujuan dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan.

"Saya sudah lapor Pak Presiden, saya juga udah lapor Pak Luhut. Signing-nya kalau Pak Presiden (Jokowi) sudah oke," pungkas Basuki.

2 dari 3 halaman

Jokowi Jamin Pembangunan Ibu Kota Baru Tak Pakai Dana Pinjaman

Siswa SD
Sejumlah siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Presiden Jokowi menjamin dana untuk proyek pembangunan Ibu Kota baru di Kalimantan Timur tidak menggunakan skema pinjaman.

Menurut Jokowi, pembangunan Ibu Kota baru akan menggunakan skema kerja sama dan investasi dari berbagai pihak.

"Yang ditawarkan, tidak pinjaman, tidak ada government guarantee, semua kerja sama," kata Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta Pusat, Jumat (17/1/2020).

Selain tidak memakai pinjaman, Jokowi memastikan, pemerintah juga tidak akan menggaji para dewan pengarah pembangunan Ibu Kota baru. Mereka adalah Putera Mahkota Uni Emirat Arab (UEA) Sheikh Mohamed bin Zayed, Chief Executive Officer dari Soft Bank Mobile Masayoshi Son, dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair. 

Meski tidak akan diberikan gaji, Jokowi menjelaskan, mereka akan mendapatkan pengharagaan tertinggi karena membangun sejarah baru yaitu membantu pemindahan ibu kota.

"Enggak kuat menggaji beliau, 1,4 triliun dollar AS bayangin saja," ungkap Jokowi.

Jokowi pun menjelaskan, alasan memilih tiga tokoh besar dari luar negeri untuk menjadi anggota dewan pengarah. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini beralasan, mereka memiliki repusati yang baik.

"Saya lihat beliau-beliau ini Sheikh Mohammed Zayed bin Al Nahyan, kedua Masayoshi Son, mereka punya reputsai baik di dunia internasional," ungkap Jokowi.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓