Dongkrak Investasi, Pengamat Sarankan Pemerintah Fokus Berantas Korupsi

20151113-Ilustrasi Investasi — lustrasi Investasi Penanaman Uang atau Modal (iStockphoto)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah sedang gencar menyusun RUU sapu jagat Omnibuslaw, baik yang mengatur perihal Ketenagakerjaan maupun Perpajakan.

Secara spesifik, dalam omnibus law Perpajakan terdapat beberapa cluster yang dibahas, salah satunya pemberian insentif pajak yang digadang bisa menarik investor.

Meski demikian, Ekonom Institute for Development of Economic and Finance (INDEF) Bhima Yudistira berpendapat, masuknya investor ke Indonesia sebenarnya tidak dipengaruhi oleh insentif pajak saja, bahkan prioritasnya lebih rendah dibanding korupsi dan regulasi yang berbelit.

"Jika dilihat dari data faktor penghambat investasi, faktor tax rates (pajak) berada dalam peringkat ke 8, sedangkan ketenagakerjaan berada dalam peringkat 7," ujar Bhima saat dihubungi Liputan6.com, Selasa (21/1/2020).

Menurut data The Most Problematic Factors for Doing Business (World Economic Forum Global Competitiveness Report 2016-2017) yang dilampirkan Bhima, ada 5 faktor teratas penghambat investasi di Indonesia.

Faktor itu ialah korupsi, birokrasi pemerintah yang berbelit, ketidaksiapan infrastruktur, akses finansial dan inflasi.

"Jadi lebih baik pemerintah fokus saja bersihkan korupsi di Indonesia karena itu faktor paling utama dalam meningkatkan ease of doing business di Indonesia," lanjutnya.

Dirinya tak menampik jika Omnibuslaw, baik Perpajakan maupun Ketenagakerjaan berdampak baik, namun dalam penyusunannya harus memperhatikan pihak-pihak lain yang terkena dampaknya, seperti buruh.

"Jadi penyampaian dan diskusi itu penting sekali, agar buruh merasa diajak dan diikutsertakan dalam menyusun regulasi tersebut. Jika tidak, nanti kemungkinan besar akan ada desakan untuk revisi lagi di masa depan," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Saat memberikan Pidato Visi Indonesia di Sentul International Convention Center, Bogor, Jawa Barat, Jokowi menyebut para pihak yang akan menghambat iklim investasi di Indonesia akan dihajar.

2 dari 2 halaman

Gandeng KPK, Luhut Ingin Cegah Tindak Korupsi di Sektor Investasi

Ketika Tiga Menteri Berswafoto Usai Penandatanganan Kerja Sama Antarbank — Menkomaritim Luhut Binsar Panjaitan memberi sambutan saat menghadiri penandatanganan kerja sama antar bank sindikasi di Jakarta, Jumat (29/12). Kerja sama antar bank tersebut sebesar 19,25 triliun. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan mengundang komisioner KPK untuk melakukan pencegahan tindak pidana korupsi, kolusi dan nepotisme. Sebab di bawah kepemimpinannya banyak investasi masuk.

"Karena pengalaman kemarin nikel ore dampaknya besar," kata Luhut di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Jakarta, Rabu (15/1/2020).

Tujuan lainnya adalah agar pemerintah tidak mempersulit perizinan investasi. Luhut menginginkan lewat deputi pencegahan ada unsur dari KPK yang ikut serta dalam tiap rapat pembahasan investasi.

Jangan sampai kata Luhut investasi di Pulau Janda Berpias-Batam tidak terulang kembali. Sudah ada investor yang memberikan investasi senilai USD 1 miliar gagal.

"Itu orang investasi USD 1 miliar ke Sinopec Engineering Group, muter-muter, enggak jadi-jadi. Sekarang kita turunin biar KPK lihat sendiri, kan bagus pencegahan daripada OTT saja," papar Luhut.

Dia menegaskan bukan berarti tindakan operasi tangkap tangan tidak diperbolehkan. Namun kata Luhut jika OTT dengan barang bukti Rp 50 juta, jumlahnya sangat kecil.

"Padahal ini angkanya banyak sekali yang ratusan ribu dolar, atau ratusan juta NPM. (Kalau) itu disikapi dan mental kita tambah baik lagi," kata Luhut menerangkan.

Bersama Dua Tersangka Lainnya, Mantan Mentan Syahrul Yasin Limpo Jalani Sidang Dakwaan Dugaan Korupsi

Artis Sandra Dewi (tengah) berjalan ke ruangan pemeriksaan setibanya di Gedung Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Kamis (4/4/2024). (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Terdakwa kasus dugaan suap dan gratifikasi pengurusan perkara di Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan usai menjalani sidang pembacaan putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (3/4/2024). (merdeka.com/Arie Basuki)

Investasi
Bisnis
Investasi adalah penanaman uang atau modal dalam suatu perusahaan atau proyek untuk tujuan memperoleh keuntungan.
Lihat Selengkapnya
Investasi
Korupsi
Peristiwa
Korupsi adalah penyalahgunaan uang negara (perusahaan, organisasi, yayasan, dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain.
Lihat Selengkapnya
Korupsi