Penyaluran Subsidi Elpiji Tertutup Harus Diikuti Kebijakan Satu Harga

Stok LPG — Pekerja melakukan sejumlah tahap pengisian LPG pada tabung 3 Kg di SPBE (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji), Srengseng, Jakarta, Jumat (3/5/2019). PT Pertamina (Persero) menjamin ketersediaan LPG di bulan Ramadan dan tidak ada kenaikan harga. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Rencana pemerintah menerapkan penyaluran subsidi Elpiji tepat sasaran dengan cara tertutup. Kebijakan ini seharusnya diikuti dengan penerapan Elpiji satu harga di seluruh Indonesia.

Pengamat Energi Direktur Eksekutif Puskepi Sofyano Zakaria mengatakan, masyarakat sudah terbiasa membeli Elpiji bersubsidi 3 Kg jauh di atas ketentuan Harga Eceran Tertinggi (HET).

"Bupati atau Walikota dan masyarakat nyaris tak komplain soal harga tapi akan bereaksi keras jika elpiji langka. Karena itu harusnya pemerintah mengkaji hal ini," kata Sofyano, di Jakarta, (20/1/2020).

Menurutnya, dengan sudah terbiasanya masyarakat membeli Elpiji 3 kg jauh di atas HET lewat peran pengecer, harusnya ini bisa dijadikan pertimbangan untuk mengkoreksi HET yang ada, untuk menjamin Elpiji 3 Kg yang dijual sesuai HET pemerintah harus merapkan Elpiji satu diseluruh pelosok negeri.

Untuk membuat terwijudnya Elpiji satu harga maka peran pengecer Elpiji yang ada selama ini dianggap tidak resmi, harus ditetapkan sabagai mata rantai distribusi dengan menjadikannya sebagai sub pangkalan dan harus ada disetiap Rukun Tetangga (RT) dan nantinya ini harus dibina dan diawasi penuh oleh pemerintah daerah.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Tidak hanya di tingkat agen, penolakan juga datang dari para konsumen terutama ibu rumah tangga dan pedagang makanan yang mengkonsumsi gas setiap harinya untuk memasak.

2 dari 2 halaman

Harus Cermat

Sejumlah daerah di Sulsel alami kelangkaan elpiji 3 kg (Liputan6.com/ Eka Hakim)

Dia mengungkapkan, rencana penerapan program distribusi tertutup harus dipersiapkan secermat mungkin, sehingga tidak hanya menjadi uji coba serta tidak buru-buru disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, karena ini bisa menimbulkan kepanikan yang akhirnya akan menimbulkan masalah baru bagi pemerintah.

"Dampak kepanikan ini harus dihindari, karena akibatnya buruk," ujarnya.

Dia melanjutkan, melakukan distribusi tertutup dan mengalihkan subsidi kepada orang langsung, untuk tujuan mengurangi beban pemerintah atas subsidi pada dasarnya harusnya dilakukan secara adil. Pasalnya, pemerintah tidak melakukan hal yang sama misalnya terhadap BBM solar subsidi, yang saat ini masih bisa dibeli bebas oleh siapapun

"Jika pemerintah yakin bisa mengalihkan subsidi Elpiji kepada orang langsung, maka harusnya ini juga bisa dilakukan kepada solar subsidi yang pada nyatanya pembeli dan penggunanya adalah kendaraan berbahan bakar solar dan hal ini bisa menimbulkan rasa ketidak adilan bagi masyarakat," tandasnya.