Sukses

Erick Thohir Sering Dapat Ancaman karena Terus Benahi BUMN

Ternyata, banyak pihak yang tak senang dengan dobrakan Menteri BUMN Erick Thohir dalam membenahi BUMN.

Liputan6.com, Jakarta - Erick Thohir memang belum lama menjadi Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Bulan-bulan awal masa jabatannya digunakan untuk merombak tubuh BUMN.

Tak hanya itu, dirinya juga aktif dalam mengorek kinerja BUMN sakit, seperti PT Jiwasraya (Persero) yang terbukti melakukan manipulasi laporan keuangan, melakukan investasi di saham "gorengan" hingga akhirnya mengumumkan gagal bayar klaim nasabah.

Ternyata, banyak pihak yang tak senang dengan dobrakannya ini. Erick Thohir bahkan mengaku mendapat ancaman terlebih setelah kasus Jiwasraya dan Asabri mencuat.

"Saya rasa itu (ancaman) sudah jadi makanan sehari-hari, apalagi dengan Jiwasraya, Asabri," ujarnya di Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Ketika ditanya bentuk ancaman dan teror yang didapat, Erick tidak menerangkan detailnya. "Macam-macam, tapi kita lillahita'ala. Ketika diberi amanah ya kerjain aja," ujar Erick Thohir.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kantor Erick Thohir Banjir Karangan Bunga soal Jiwasraya

Sebelumnya, Kementerian BUMN, kantor tempat Menteri BUMN Erick Thohir bekerja, kembali kedatangan beragam karangan bunga. Jika sebelumnya karangan bunga dikirim dari serikat pekerja Garuda Indonesia, maka kini karangan bunga berasal dari para nasabah Jiwasraya.

Pantauan Liputan6.com, Kamis (16/1/2020), ada sekitar sembilan karangan bunga yang terpampang di halaman depan Kementerian BUMN. Pengirimnya beragam, ada yang berasal dari pegawai BUMN, agen dan pemasaran asuransi, nasabah hingga aliansi masyarakat tanpa korupsi.

Salah satu karangan bunga menyebutkan "Demi Nasabah, Kejar Aset Koruptor Jiwasraya, Pak Menteri dan Pak Jaksa!" diketahui berasal dari Masyarakat Transparansi Keuangan Indonesia.

Ada pula, tulisan yang seolah merespon isu pembentukan pansus atau panja DPR untuk menyelesaikan kasus Jiwasraya.

"Kami Butuh Uang Kembali, Bukan Politisasi Seperti Kasus Century. (Tertanda) Aliansi Nasabah Jiwasraya."

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.