PLN Klaim Sistem Kelistrikan Ibu Kota Baru Bakal Jadi yang Terbaik di Dunia

Wakil Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo dalam acara Ngobrol Pagi Seputar BUMN, di Gedung Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Liputan6.com, Jakarta - PT PLN (Persero) tengah menyiapkan skema untuk menerangi Ibu Kota Baru yang berada di Kalimantan Timur. Perusahaan pelat merah ini akan menggunakan smart meter yang terbaik di dunia.

"Ibu kota baru sedang kita siapkan. Ini keren sesuai dengan perintah bapak Presiden Joko Widodo," kata Walil Direktur Utama PT PLN, Darmawan Prasodjo di Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (17/1/2020).

Darmawan mengaku sudah berkolaborasi dengan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) dan pemerintah daerah setempat untuk menggunakan energi kelistrikan yang terbaik. Selain menggunakan smart meter, pihaknya juga menyiapkan skema energi untuk kendaraan listrik melalui Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU).

"Bukan hanya handal tapi secara teknologi menjadi terbaik yang ada di dunia," ujarnya.

Sebelumnya, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memperkirakan kebutuhan listrik ibu kota baru di Penajam Paser Utara-Kutai Kartanegara akan memerlukan tambahan kapasitas pembangkit sekitar 1.555 MW untuk menyuplai listrik wilayah tersebut.

Sedangkan data Kementerian ESDM memperkirakan kebutuhan total ibu kota baru mencapai 1.196 MW.

"Kebutuhan tambahan tenaga listrik di ibu kota baru sekitar 1.196 MW sehingga membutuhkan pembangkit sekitar 1.555 MW (termasuk menjaga reserve margin 30 persen). ujar Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Rida Mulyana dikutip dari Antara.

Rida menambahkan, berdasarkan RUPTL PLN 2019-2028, tambahan pembangkit sampai dengan tahun 2024 di Provinsi Kalimantan Timur hanya sebesar 691 MW, maka masih diperlukan tambahan pembangkit baru sekitar 864 MW di wilayah tersebut.

"Perlu percepatan pengembangan infrastruktur Ketenagalistrikan (pembangkit, transmisi dan distribusi tenaga listrik) untuk mendukung keandalan sistem kelistrikan ibu kota baru, sehingga RUPTL PLN 2019-2028 perlu penyesuaian," tandas Rida.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Teka-teki di mana lokasi Ibu Kota baru Republik Indonesia akhirnya terjawab. Presiden Jokowi mengumumkan, lokasi Ibu Kota baru berada di Kalimantan Timur.

2 dari 2 halaman

Jokowi Ingin Transportasi di Ibu Kota Baru Tanpa Pengemudi

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau ibu kota baru di Kecamatan Sepaku Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019). — Presiden Jokowi meninjau ibu kota baru di Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (17/12/2019).(Liputan6.com/ Lizsa Egeham)

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kembali membahas sejumlah persiapan terkait pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur, salah satunya yaitu soal model transportasi. Jokowi ingin ibu kota baru nanti menggunakan transportasi berbasis autonomous atau tanpa pengemudi.

"Baik yang berkaitan dengan transportasi, karena di ibu kota baru nantinya transportasi umumnya, transportasi massa-nya akan menggunakan autonomous vehicle," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas persiapan pemindahan ibu kota di Kantor Presiden, Rabu (15/1/2020).

Istana: Surat Pemberhentian Wahyu Setiawan Sedang Diproses

Bukan hanya transportasi massa saja, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga ingin kendaraan pribadi menggunakan autonomous car. Jokowi meminta Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menteti Riset dan Teknologi Bambang Brodjonegoro memikirkan desain tranportasi itu.

"Pak Menhub dan Pak Menteri Riset berbicara mengenai ini, mengenai kesiapan, karena infrastruktur kalau kita betul-betul siap betul infrastrukturnya juga diarahkan kepada penggunaan electric vehicle dan autonomous vehicle," tutur Jokowi.

Jokowi menuturkan, lahan yang disiapkan untuk membangun ibu kota negara sebesar 256 ribu hektare, namun yang akan digunakan hanya 56 ribu hektare. Sementata lahan untuk cluster pemerintah sebesar 5.600 hektare.

"Ini masalah lahan Pak Menteri BPN (Badan Pertanahan Nasional/Kementerian Agraria dan Tata Ruang), Menteri LHK (Lingkungan Hidup dan Kehutanan) segera dirampungkan, difinalkan, sehingga nanti arsitek desainer, urban planner-nya bisa masuk dan bisa menyelesaikan desainnya," ucap Jokowi.