Sukses

Curhat Erick Thohir, Lebih Enak Jadi Pengusaha Ketimbang Menteri

Soal gaji, Erick Thohir tak membantah jika gaji saat dirinya menjadi menteri lebih kecil dibanding saat menjadi pengusaha.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir blak-blakan soal jabatan yang sedang diemban dirinya saat ini. Sebelum dirinya didapuk memimpin Kementerian BUMN, Erick memang dikenal sebagai pengusaha.

Dalam acara Indonesia Millennial Summit yang digelar di Jakarta Selatan, Jumat (17/1/2020), Erick mengaku bahwa dirinya lebih bebas saat menjadi pengusaha.

"Lebih enak jadi pengusaha. Tentu lebih bebas dan sebenarnya kontribusinya ke masyarakat juga sama," ujarnya.

Namun, Erick Thohir tak menampik bahwa saat menjadi menteri, dirinya bertanggung jawab terhadap kebijakan yang lebih besar dan lebih berdampak. Erick sangat berharap BUMN dapat berperan dalam ketahanan pangan, kesehatan dan energi.

Dirinya juga menyatakan, belanja modal yang dibutuhkan BUMN lebih besar dari besar dari nilai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), karenanya BUMN memiliki dampak yang sangat penting terhadap masyarakat.

"Kalau kita lihat, APBN kita saja Rp 2.200 triliun, sedangkan BUMN capexnya Rp 2.400 triliun, jauh lebih besar dari APBN. Jadi BUMN itu penting sekali," ujar Erick.

Soal gaji sendiri, Erick tak membantah jika gaji saat dirinya menjadi menteri lebih kecil dibanding saat menjadi pengusaha.

"Gaji sih, saya rasa jauh, kita ini 'padamu negerinya' luar biasa, tapi kebijakan yang diambil jauh lebih besar dari swasta," papar Erick Thohir.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Curhat Erick Thohir: Mau Bersih-Bersih Jiwasraya Malah Dituduh Rampok Dana

Sebelumnya, Erick Thohir juga pernah curhat bahwa dirinya mengaku telah menerima laporan terkait adanya aksi unjuk rasa di sejumlah titik terkait persoalan kasus Jiwasraya. Bahkan dirinya menjadi bulan-bulanan para nasabah dan dituduh telah menggelapan dana polis tersebut.

"Bahkan saya dengar Minggu depan Istana, Kementerian BUMN, KPK akan didemo. Dibilang saya ambil uang, saya bingung kan baru datang baru mau bersih-bersih," kata Erick ditemui di Cengkareng, Jakarta Barat, Minggu (5/1/2020).

"Tapi kami dituduh tuduh dan dibilang kita yang merampok ya saya rasa temen-temen media tau lah siapa yang merampok," sambung Erick.

Erick menegaskan, pemerintah hingga Presiden Joko Widodo (JOkowi) akan bertanggung jawab penuh menuntaskan persoalan gagal bayar Jiwasraya. Salah satu upayanya yakni dengan membentuk skema holding.

Dari skema holding tersebut paling tidak ada cash flow sekitar Rp 1,5 - 2 triliun yang nantinya akan digunakan untuk membayar nasabah selama ini belum mendapatkan kepastian.

"Intinya apa Presiden Jokowi cari solusi dan bertanggung jawab dan tidak melarikan diri," tandas dia.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.