Pemerintah Mau Buka Keran Ekspor Benih Lobster, Apa Kata Nelayan?

Bareskrim Mabes Polri Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster — Petugas menunjukkan barang bukti benih lobster saat rilis penyelundupan benih lobster di Gedung Dittipidter Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/8/2019). Bersama KKP, Polisi mengungkap penyelundupan 57.058 ekor benur jenis pasir dan jenis mutiara 203 ekor. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Liputan6.com, Jakarta - Wacana terkait kebijakan izin ekspor benih lobster kini belum menemui titik terang. Hingga saat ini, belum ada kepastian secara resmi apakah rencana yang digaungkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tersebut akan dilanjutkan.

Ketua Harian Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Dani Setiawan menilai, masalah lobster ini tidak hanya soal pelarangan ekspor benih atau tidak. Jika opsi keran ekspor ditutup, pemerintah pun dianjurkannya terus memantau pengembangan benih lobster.

"Jadi diskusinya bukan boleh atau tidak benih diekspor, tapi sejauh mana kita bisa benahi tata kelola soal pemanfatan lobster, dari mulai pembenihan sampai pembesaran," imbuh dia di Kantor DPP KNTI, Jakarta, Kamis (9/1/2020).

Dani pun mengusulkan agar budidaya lobster jadi salah satu pilihan yang bisa dikedepankan. Menurut dia, pemerintah saat ini belum begitu memperhatikan opsi tersebut.

"Kita melihat budidaya sebagai opsi memungkinkan yang sudah eksisting ada sekarang. Saya melihat opsi budidaya itu belum opsi yang diambil oleh pemerintah untuk dorong peningkatan produksi lobster di Indonesia," ungkapnya.

Dia lantas menyarankan agar pemerintah tidak terburu-buru membuat kebijakan terkait ekspor benih lobster. Ia tak menampik bahwa ekspor benih lobster itu merugikan, baik secara ekonomi maupun pembudidaya di lapangan.

Di sisi lain, Dani juga tak setuju bila budidaya lobster hanya melibatkan para pemain besar saja.

"Oleh karenanya saya cenderung bicara tata kelolanya saja, bagaimana kelembagaan usaha lobster itu dilakukan, siapa aktornya. Jadi kalaupun itu budidaya tapi aktornya tetap korporasi besar, kami tetap berada pada posisi yang menolak. Karena manfaatnya tidak akan terdistribusi kepada masyarakat," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjawab polemik ekspor benih lobster yang dikritik Susi Pudjiastuti. Menurut dia, kebijakan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Peabowo yang membuka keran ekspor bibit lobster harus dilhat dari sisi kemanfaatan dan l...

2 dari 2 halaman

Menteri Edhy Ngotot Buka Keran Ekspor Benih Lobster

Lepas Sambut Menteri Kelautan — Edhy Prabowo dalam acara serah terima jabatan (Sertijab) Menteri Kelautan dan Perikanan di Kantor KKP, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Edhy yang merupakan politisi Partai Gerindra menggantikan Susi Pudjiastuti pada Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024. (Liputan6.com/Herman Zakharia)

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak akan mundur dari kebijakan membuka kembali keran ekspor benih lobster. Hal itu disampaikan Edhy di depan para pemangku kebijakan lingkungan ikan tangkap dalam Pertemuan Regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT dan NTB.

"Anda bisa tertawa melihat saya, tapi saya tidak akan pernah mundur," kata Edhy menegaskan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Pantauan merdeka.com, Edhy terlihat serius mengatakan dirinya akan memperjuangkan kebijakan ekspor benih lobster. Dia bahkan tidak peduli dengan ragam ekspresi peserta pertemuan tersebut.

Baru setelah dia menjelaskan alasan pembukaan keran ekspor, para tamu undangan memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan.

Edhy menjelaskan, ekspor benih dilakukan untuk memperjuangkan keberlanjutan nelayan dan keberlanjutan alam. Untuk itu, saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap 29 aturan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami sedang mematangkan yang akhir-akhir ini jadi polemik, termasuk lobster," ucap Edhy.