Bersengketa soal Natuna, Bagaimana Nasib Investasi China di Indonesia?

usman harun — Lagi, dua kapal maling ikan asal Vietnam disergap KRI Usman Harun saat mencuri ikan di perairan Natuna. (foto: Liputan6.com / ajang nurdin)

Liputan6.com, Jakarta - Hubungan Pemerintah Indonesia dan China memanas menyusul dugaan pencurian dilakukan kapal Negeri Tirai Bambu di perairan Natuna. Indonesia sendiri sudah menyampaikan protes lewat nota diplomatik ke China.

Menteri Koordinator Perekonomian, Airlangga Hartarto, mengaku belum bisa menyimpulkan dampak dari memanasnya hubungan antara Indonesia dan China terhadap ekonomi RI. Apalagi belakangan China diketahui sedang gencar melakukan investasi di Tanah Air.

"Terlalu dini, masih belum bisa kita simpulkan dan ini masih sedang dalam proses," ujar Airlangga ketika ditemui di kantornya, seperti ditulis Kamis (9/1).

Airlangga mengungkapkan persoalan di perairan Natuna sebetulnya sudah berlangsung lama. Tak hanya kapal nelayan dan coast guard China saja yang terpantau di perairan tersebut, belakangan kapal nelayan Vietnam dan Malaysia juga melaut di sana.

Berdasarkan Konvensi United Nations Convention on The Law of The Sea (UNCLOS) 1982, perairan Natuna masuk dalam Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia. Sehingga kapal-kapal asing tidak bisa memasuki zona tersebut.

Sebelumnya, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengaku telah berbincang mengenai nasib perairan Natuna yang saat ini telah diklaim China sebagai daerah teritorialnya. Pemerintah akan mengambil sikap, utamanya mencari jalan keluar yang tepat.

"Kita tentunya gini, kita masing masing ada sikap. Kita harus cari satu solusi baik-lah di ujungnya. Saya kira ada solusi baik," jelas dia

Menurut Prabowo, solusi terbaik saat ini sangat tepat ketimbang mengambil langkah-langkah tindakan tegas. Sebab bagaimana pun kata dia, China merupakan negara sahabat Indonesia dalam hal perdagangan.

"Kita selesaikan dengan baik ya, bagaimanapun China negara sahabat," katanya

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Pada 19 Desember 2019, kapal ikan China masuk ke perairan Natuna, yang merupakan Zona Ekonomi Ekslusif (ZEE) Indonesia. Kepala Bakamla, Laksdya TNI Achmad Taufiqoerrochman, bahkan menyebut sejak 10 Desember 2019, pihaknya sudah memantau kapal tersebu...

2 dari 3 halaman

Jokowi Sebut Pemerintah Sudah Habis Banyak untuk Bangun Natuna

Jokowi Lakukan Kunjungan Kerja ke Natuna — Presiden Joko Widodo (kanan) berbincang dengan para pejabat saat melakukan kunjungan kerja di Sentra Kelautan Perikanan Terpadu (SKPT), Natuna, Kepulauan Riau, Rabu (8/1/2020). Kunjungan Jokowi tersebut pascakapal coast guard milik China berlayar di perainan laut Natuna. (HO/PRESIDENTIAL PALACE/AFP)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para nelayan di Kabupaten Natuna mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan yang telah dibangun di daerah itu.

"Urusan perikanan, ini sudah 4 tahun kita siapkan dan kita buatkan ini. Ada manfaat enggak, sih," kata Jokowi saat bertemu nelayan di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, dikutip dari Antara, Rabu (8/1/2020).

Jokowi menyebutkan dengan sarana yang tersedia di Natuna, maka ikan hasil tangkapan nelayan dapat terjual semua. "Saya tadi tanya kalau nangkap ikan misalnya dapat 50 kilo jualnya ke mana? Ke tengkulak? Artinya semua ikan, ada yang beli," kata Jokowi.

Ia mengatakan, pemerintah baik pusat maupun daerah ingin semua sumber daya laut dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Pemerintah akan mendukung semua upaya untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan.

"Ini yang bakal didukung pemerintah. Ini kita sudah habis banyak, loh, dan harus bermanfaat bagi bapak ibu dan saudara semuanya," katanya.

Ia menyebutkan kalau ada yang kurang di Natuna harus diperbaiki. "Jangan sampai bangunan yang saya lihat baik seperti ini tidak memberi manfaat kepada nelayan," kata Jokowi.

3 dari 3 halaman

Jokowi: Natuna Masuk Wilayah NKRI, Jangan Ada yang Meragukan

Presiden Jokowi memastikan bahwa wilayah Natuna masuk dalam teritorial NKRI. Di pun meminta tidak perlu lagi ada pihak yang meragukan klaim tersebut.

"Hari ini saya ingin memastikan dan memberitahukan bahwa Kepulauan Natuna adalah teritorial kita yang masuk dalam NKRI," kata Jokowi ketika bertemu dengan nelayan Natuna di Sentra Kelautan dan Perikanan Terpadu Natuna, Kepri, Rabu (9/1/2020).

Dia menyebutkan Natuna merupakan kawasan berpenduduk WNI dengan penduduk 81.000 orang.

"Di sini ada bupati, gubernur. Jadi jangan sampai ada yang justru kita sendiri bertanya dan meragukan," katanya.

Jokowi menegaskan wilayah Natuna sejak lama masuk dalam teritorial Indonesia. Natuna masuk dalam salah satu dari 514 kabupaten/kota di Indonesia. "Apalagi yang harus dipertanyakan enggak ada, dan namanya kedaulatan tidak ada tawar-menawar untuk kedaulatan kita," katanya.

Dia menyebutkan sampai saat ini tidak ada kapal negara asing yang masuk ke wilayah teritorial RI. "Saya tanyakan ke Panglima TNI ada kapal yang masuk ke wilayah teritorial Indonesia, katanya enggak ada," katanya.

Dia menyebutkan yang ada, kapal asing yang masuk ke ZEE. "Itu lewat semua kapal bisa, tapi hati-hati kalau dia nyuri ikan baru itu diusir atau ditangkap, tapi itu tidak masuk dalam teritorial Indonesia," katanya.