Pengusaha Sebut Denda untuk Pengelola Pusat Belanja yang Sediakan Kantong Plastik Tak Tepat

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 08 Jan 2020, 14:45 WIB
Diperbarui 08 Jan 2020, 14:45 WIB
kantong Plastik
Perbesar
Larangan Kantong Plastik di Bogor Merambah Pasar Tradisional

Liputan6.com, Jakarta - Asosiasi Industri Olefin, Aromatik, dan Plastik Indonesia (Inaplas) menilai kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang akan memberikan sanksi denda bagi pusat perbelanjaan yang menggunakan kantung plastik kurang tepat.

Direktur Bidang Olefin dan Aromatik Inaplas Edi Rifai mengatakan,‎ Inaplas memandang kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berupa sanksi denda untuk pusat perbelanjaan yang menggunakan kantung plastik kurang tepat sasaran. Alasannya, plastik adalah sarana kemasan penolong yang didesain kuat untuk dipakai ulang.

"Plastik adalah bahan yang murah, ringan dan kuat sebagai kantong belanja," kata Edi, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (8/1/2020).

Ada cara lain dibanding membuat kebijakan pelarangan penggunaan kantung plastik, yaitu dengan membuat standar kantung plastik dan memastikan pengguna lebih tertib dalm menggunakan kantung plastik.

"Saran kami kemasan kantong belanja dari plastik dibuat standar desain lebih tebal agar dapat dipakai ulang dan Mal atau pasar diwajibkan memilah sampah," tuturnya.

Dia mengungkapkan, plastik kerap dituding menjadi biang keladi permasalahan sampah. Padahal, masalah tersebut bisa dihindari jika‎‎ tata kelola manajemen sampah dan prilaku masyarakat kita yang mbuang sampah sembarangan diperbaiki.

"Komposisi sampah plastik kresek hanya 5 persen dari total sampah ibukota 7 ribu ton perhari dan saat ini sudah dimanfaatkan untuk daur ulang dan campuran aspal plastik yang lebih kuat ketahanannya, untuk jangka panjang murah hemat perawatan jalan," tandasnya.

 

2 dari 4 halaman

Sediakan Kantong Plastik, Pengelola Pusat Belanja di DKI Bakal Kena Sanksi Rp 25 Juta

Ilustrasi Kantong Plastik
Perbesar
Ilustrasi Kantong Plastik

Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH) DKI Jakarta Andono Warih menyatakan pengelola pusat perbelanjaan, toko swalayan, dan pasar rakyat akan dikenakan sanksi bila menyediakan kantong plastik sekali pakai.

Hal tersebut berdasarkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 142 Tahun 2019 tentang Kewajiban Penggunaan Kantong Belanja Ramah Lingkungan pada Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, dan Pasar Rakyat.

"Bentuknya administratif, sanksinya bertingkat dari teguran tertulis, uang paksa lalu sampai hal itu enggak diindahkan ada pembekuan izin hingga pencabutan izin," Andono saat dihubungi, Jakarta, Selasa (7/1/2020).

Pada Pasal 23 untuk saksi teguran tertulis tersebut diberikan secara bertahap selama 14x24 jam dan bila tidak diindahkan akan diberikan teguran kedua 7x24 jam. Namun, bila tetap tidak dihiraukan akan diberikan teguran tertulis ketiga 3x24 jam.

Lalu, bila surat teguran sampai ketiga diabaikan pihak pengelola akan dikenakan sanksi denda atau uang paksa. Besaran denda tersebut minimal Rp 5 juta dan maksimal Rp 25 juta.

Uang denda pelarangan kantong plastik itu harus dibayarkan dalam waktu satu Minggu sejak pengelola menerima surat pemberitahuan sanksi administratif. Bila terlambat membayar atau lebih dari tujuh hari, denda akan menambah menjadi Rp 10 juta.

Bahkan bila denda itu terlambat dua Minggu atau 14 hari, pengelola dikenakan denda sebesar Rp 15 juta. Selanjutnya lebih dari 30 hari diberikan sanksi Rp 25 juta.

3 dari 4 halaman

Dibekukan Izinnya

Ilustrasi Kantong Plastik
Perbesar
Ilustrasi Kantong Plastik. (Liputan6.com/Rita Ayuningtyas)

Kemudian adanya sanksi pembekuan izin akan diberlakukan bila pengelola tidak membayarkan sanksi denda lebih dari lima Minggu.

"Selanjutnya yaitu sanksi pencabutan izin untuk pengelola bila tetap mengindahkan sanksi pembayaran denda," kata dia.

Sementara itu, Kepala Seksi Pengelolaan Sampah Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta Rahmawati menyebut Pergub tersebut akan diberlakukan pada Juli 2020.

Sebab akan didahului dengan adanya sosialisasi kepada masyarakat selama enam bulan.

"Sosialisasi dulu selama enam bulan sejak diundangkan (Januari sampai Juni 2020)," ucap Rahmawati. 

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓