China, Jepang dan AS Ingin Bantu Indonesia Desain Ibu Kota Baru

Liputan6.com, Jakarta - Sejumlah konsultan asing ingin ikut ambil bagian membantu Indonesia untuk mendesain ibu kota baru. Hal ini sudah ditawarkan ke pemenang sayembara desain ibu kota negara baru.

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan, ‎pemenang sayembara ibu kota negara baru Sofian Sibarani dengan konsep Negara Rimba Nusa mendapat tawaran bantuan konsultan asing untuk ikut mendensain ibu kota negara baru.

‎"Jadi tadi disampaikan oleh pemenangnya, beliau menyampaikan ada beberapa konsultan asing yang ditugasi oleh negaranya untuk bisa membantu Indonesia," kata Basuki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta, Jumat (3/1/2020).

Menurut Basuki, konsutan asing tersebut berasal dari Amerika Serikat, China dan Jepang, dikirim dari negaranya untuk membantu desain ibu kota negara baru. Untuk keputusan kosultan yang akan digunakan berada ditangan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Basuki mengungkapkan, negara tersebut memanfaatkan kerjasama biateral. Pemenang sayembara desain ibu kota negara baru pun belum menunjukan minat untuk menggandengan sejumlah konsultan asing tersebut.

"Nanti saya akan bicarakan, karena yang Pak Sibarani ini pengalaman juga. Dia bisa melihat mana perusahaan yang berpengalaman," tandasnya.

2 dari 2 halaman

Pembangunan Ibu Kota Negara Baru Sebagian Diserahkan ke Swasta

Siswa SD — Seorang siswa mencari lokasi calon ibu kota baru pada peta saat kegiatan belajar bertema wawasan Nusantara di SDN Menteng 02, Jakarta, Selasa (27/8/2019). Kegiatan belajar wawasan Nusantara itu memberitahukan lokasi pemindahan ibu kota RI dari Jakarta ke Kalimantan Timur.(merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya, pembangunan ibu kota negara baru terus dikaji pemerintah. Kajian termasuk sumber pendanaan yang tidak semua ditanggung Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuldjono mengatakan, pembangunan ibu kota negara baru yang ditanggung APBN hanya mencakup infrastruktur dasar saja. Seperti jalan, bendungan dan sanitasi.

‎"APBN itu hanya untuk publik infrastruktur jalan, sanitasi, bendungan," kata Basuki, di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman, Jakarta,‎ Jumat (3/1/2020).

Basuki melanjutkan, untuk pembangunan infrastruktur lain‎ seperti energi, air bersih dan perumahan didanai dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Bandan Usaha (KBPU).

‎"Air bersih. Air bersih mungkin bisa juga KPPBU. Bisa, energi bisa , perumahan bisa, paparnya," tuturnya.

Menurut Basuki, Kementerian P‎UPR akan menggeontorkan anggaranya untuk pembangunan jalan, mulai kuarta 4 2020. Mengenai permodalan dari investasi asing Basuki mengaku belum mengetahui.

‎"Saya enggak tahu, itu (investasi asing) urusannya pak menko," tandasnya.