Barang E-Commerce Kena Bea Masuk demi Daya Saing Industri Lokal

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Heru Pambudi mendapatkan petisi lantaran menurunkan ambang batas pembebasan pajak dan bea masuk impor barang e-commerce, dari USD 75 menjadi USD 3.

Petisi tersebut dilayangkan Irwan Ghuntoro melalui laman change.org pada Selasa (24/12/2019) kemarin. Irwan merasa kebijakan itu memberatkan pengrajin dan pelaku usaha kecil yang bahan baku barang dagangannya bergantung pada impor.

Dirjen Bea Cukai: Kebijakan Pelaporan Barang Bawaan ke Luar Negeri Justru Untungkan Penumpang

Saat ditanya terkait hal tersebut, Heru Pambudi mengatakan bahwa peraturan tersebut justru dibuat untuk menumbuhkan kegiatan bisnis para pengusaha lokal.

"Semua pandangan kami apresiasi. Namun saya perlu tegaskan tujuan kebijakan soal e-commerce ini adalah membantu produsen dalam negeri, menciptakan playing field. Kedua adalah menumbuhkan bisnis mereka jadi tuan rumah di pasar sendiri," jelas Heru di Auditorium Sabang Gedung Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Jakarta, Jumat (27/12/2019).

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini

Pesan Sri Mulyani di Penghargaan Pajak

2 dari 2 halaman

Tidak Adil

Onderdil Harley Davidson dan Brompton — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers terkait penyelundupan motor Harlery Davidson dan sepeda Brompton menggunakan pesawat baru milik Garuda Indonesia di Jakarta, Kamis (5/12/2019). Barang bukti selundupan tersebut dikemas dalam 18 kardus berwarna cokelat. (merdeka.com/Iqbal S Nugroho)

Menurutnya, tidak adil jika pelaku usaha lokal yang sudah impor dan bayar pajak namun harus berkompetisi dengan produsen barang semisal tas atau sepatu yang memanfaatkan bahan baku dalam negeri.

"Kita praktis saja, di sentra kulit majority produk impor (harganya) dibawah USD 75 atau. USD 75 semua impor kira-kira Rp 1.050.000tidak bayar apapun," ungkap dia.

"Uang senilai itu kita bisa beli sepatu, produsen ditanggulangi di Cihampelas, sepatu kan mereka bayar semua. Mereka juga harus sewa kios, membayar petugas yang jaga kios dan membayar bahan baku yang mereka beli," tambahnya.

Oleh karenanya, ia meminta seluruh pihak mengerti bahwa inisiatif pembentukan aturan penurunan ambang batas pembebasan pajak dan bea masuk impor barang e-commerce jadi USD 3 adalah untuk menciptakan keadilan bisnis di tengah masyarakat.

"Kita berharap masyarakat bisa mendukung saudara kita yang tumbuh dari produksi sendiri," tukas Heru.

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
E-Commerce
Industri Dalam Negeri
Dirjen Bea Cukai