UMK Naik di 2020, Mampukah Buruh Beli Rumah?

Oleh Arthur Gideon pada 25 Des 2019, 10:00 WIB
Diperbarui 25 Des 2019, 10:00 WIB
20160908-Properti-Jakarta-AY
Perbesar
Sebuah maket perumahan di tampilkan di pameran properti di Jakarta, Kamis (8/9). Penurunan DP KPR rumah kedua dan ketiga juga turun masing-masing menjadi 20% dan 25%. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menjelang berakhirnya tahun 2019 yang tingggal beberapa hari lagi, pemerintah kota dan kabupaten di seluruh Indonesia telah menetapkan Upah Minimum Kabupaten atau Kota (UMK) yang akan efektif berlaku mulai 1 Januari 2020 mendatang. Kenaikan rata-rata UMK ada di kisaran 8,51 persen mengacu pada PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan, walaupun pada prakteknya ada perbedaan tingkat kenaikan di level kota dan kabupaten.

Head of Marketing Rumah.com, Ike Hamdan, menjelaskan bahwa masalah banyak orang untuk membeli rumah adalah uang muka atau down payment (DP), apalagi dengan gaji minimum. Kalau memang sudah sangat berniat memiliki rumah sendiri, bisa dimulai dengan berhemat, atau menabung sehingga uang yang dikumpulkan bisa untuk membayar uang muka.

“Adanya kenaikan rata-rata UMK di kisaran 8,51  persen diharapkan bisa dimanfaatkan oleh kaum pekerja untuk mulai memikirkan membeli rumah daripada hanya digunakan untuk membayar kontrakan atau sewa kamar kostan. Jika mau berhemat dan menabung, maka selisih kenaikan upah yang rutin dikumpulkan akan bisa dijadikan DP untuk membeli rumah,” jelas Ike dalam keterangan tertulis, Rabu (25/12/2019).

Jika membandingkan data harga rumah (Median Asking Price Oct 2019) dari Rumah.com Property Index terhadap UMK 2020 di beberapa Kabupaten/Kota di Indonesia yang telah memutuskan kenaikan UMK-nya masing-masing, menunjukkan adanya rasio harga rumah terhadap UMK yang cukup bervariasi. Selain itu juga menunjukkan adanya kemampuan pekerja untuk membeli rumah di wilayah tersebut.

Data Rumah.com Property Index ini memiliki akurasi yang cukup tinggi untuk mengetahui dinamika yang terjadi di pasar properti di Indonesia, karena merupakan hasil analisis dari 400.000 listing properti dijual dan disewa dari seluruh Indonesia, dengan lebih dari 17 juta halaman yang dikunjungi setiap bulan dan diakses oleh lebih dari 5,5 juta pencari properti setiap bulannya.

Data tersebut menunjukkan bahwa Kabupaten Karawang misalnya, yang menjadi sorotan karena menjadi daerah dengan UMK tertinggi di Indonesia, ternyata mengalami kenaikan harga properti yang juga sangat tinggi, bahkan tertinggi dibanding daerah lain. Namun, secara rasio sebenarnya harga properti di Karawang masih cukup terjangkau rasio terhadap upah dibanding daerah-daerah lainnya di Indonesia.

Catatan khusus untuk Karawang, melihat kenaikan harga yang tinggi diiringi potensi kenaikan yang masih cukup tinggi melihat rasio terhadap UMK maka potensi kenaikan properti masih akan terjadi. Apalagi Karawang semakin berkembang dengan infrastuktur seperti Jalan Tol Jakarta Cikampek II Elevated yang mulai dioperasikan pada 15 Desember 2019 kemarin dan Jalan Tol Jakarta Cikampek II Selatan yang saat ini sudah mulai dibangun.

Sementara itu, di kota-kota provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur ternyata kenaikan harga properti masih rendah bahkan di Sidoarjo harga properti turun dibanding tahun lalu. Padahal kenaikan upah minimum cenderung seragam di angka 8.51%. Namun jika dilihat rasio harga properti terhadap UMK memang kebanyakan sudah cukup tinggi. Di Surakarta dan Yogyakarta misalnya, rasio harga properti hampir mencapai 5x lipat terhadap UMK.

 

2 dari 3 halaman

Aturan BI

20160908-Properti-Jakarta-AY
Perbesar
Pengunjung melihat maket perumahan di pameran properti di Jakarta, Kamis (8/9). Dengan dilonggarkannya rasio LTV, BI optimistis pertumbuhan KPR bertambah 3,7%year on year (yoy) hingga semester I-2017. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ike menambahkan bagi para pekerja dengan upah minimum, memiliki rumah bukanlah hal yang tidak bisa diwujudkan. Setelah mereka berhasil mengumpulkan uang down payment dengan berhemat dan menabung, langkah selanjutnya adalah mengajukan kredit pemilikan rumah (KPR). Apalagi sekarang Bank Indonesia sudah memperbolehkan bank untuk memberikan uang muka hingga 0 persen atau setidaknya 10 persen untuk rumah pertama. Jadi, dengan upah minimum, kesempatan untuk punya rumah sangat terbuka.

“Pekerja dengan upah minimum disarankan mencari bank yang menawarkan bunga KPR terendah karena hal tersebut tentu akan memudahkan membayar cicilan bunga. Jika penghasilan ternyata masih tidak cukup untuk mengajukan KPR, ada pilihan KPR subsidi yang bisa diajukan. Terlebih jenis kredit ini memang khusus ditujukan bagi masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Ike.

 

3 dari 3 halaman

KPR Subsidi

Inilah Hak, Kewajiban, dan Larangan Menyangkut KPR Subsidi
Perbesar
Sebagai pemohon, masyarakat yang mengajukan KPR subsidi patut mendapatkan beberapa hak, mematuhi kewajiban, serta menghindari larangan

KPR subsidi sangat sesuai bagi para pekerja dengan upah minimum karena harga rumah relatif lebih murah, bunga flat 5 persen, dan jangka waktu peminjaman hingga 20 tahun. Syarat mengajukan KPR jenis ini adalah gaji pemohon maksimal Rp 4 juta untuk membeli rumah dan gaji maksimal Rp 7 juta untuk membeli apartemen. Selain itu, jenis KPR ini hanya dikhususkan bagi pemohon yang belum pernah memiliki rumah.

Untuk pilihan hunian yang disarankan bagi para pekerja dengan upah minimum adalah jenis rumah tapak. Meskipun harga rumah tapak dan apartemen meningkat bersama sepanjang 2018, namun harga rumah tapak masih lebih terjangkau bagi mereka. Menurut data Rumah.com Property Index harga rumah tapak di bulan Oktober 2019 berada pada kisaran 15 juta rupiah per meter persegi sedangkan apartemen di kisaran 24 juta rupiah per meter persegi.

Lanjutkan Membaca ↓