Menteri Edhy Minta Nelayan Kecil Tambah Kapasitas Kapal demi Perbanyak Tangkapan

Nelayan Barombong — Bagi nelayan tradisional di Barombong, Tamalate, Makassar Sulawesi Selatan, ombak adalah kawan, dan laut merupakan tempat sakral yang perlu dihormati. (Liputan6.com/ Ahmad Yusran)

Liputan6.com, Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak mau lagi ada lagi nelayan andon. Semua nelayan harus memiliki izin saat menangkap ikan.

Nelayan andon merupakan nelayan yang melakukan aktivitas penangkapan menggunakan kapal dengan ukuran 30 gross tonnage (GT). Mereka hanya boleh menangkap ikan di wilayah tertentu dan jenis ikan tangkapan harus sesuai Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI).

Edhy ingin para nelayan andon tetap mengurus izin tangkap ikan di wilayahnya. Namun jika ingin menangkap di luar wilayah sebaiknya mengajukan izin ke tingkat pusat.

"Anda bisa izin ke KKP, izin pusat enggak masalah," kata Edhy dalam pembukaan Pertemuan Regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna di Mina Bahari IV, Gambir, Jakarta Pusat, Rabu (18/19/2019).

Bahkan dia menawarkan para nelayan kapal 1 GT atau 2 GT menukar kapalnya dengan kapasitas yang lebih besar.

Politikus Partai Gerindra ini ingin nelayan kapal kecil meningkatkan kemampuan dengan menggunakan kapal berkapasitas 40 GT.

Terkait anggaran, Edhy mengaku ada keterbatasan alokasi untuk bantuan kapal. Namun hal itu tidak perlu jadi alasan karena pemerintah sudah memfasilitasi dengan bantuan permodalan lewat kredit usaha rakyat (KUR).

"Pada 2020 akan distribusikan Rp 190 triliun untuk masyarakat. Silakan capai itu," ujar Edhy.

Dia melanjutkan, pinjaman tanpa agunan sekarang bisa sampai Rp 50 juta dari semula maksimal Rp 25 juta. Bunganya pun tak memberatkan.

Kepada nelayan tangkap ikan tuna Edhy juga menawarkan peningkatan kapasitas kapal. Nelayan disarankan kompak dan bergabung jika modal tak tercukupi.

"Dengan jumlah 6 persen di dunia. Sekarang kami tantang nelayan-nelayan penangkap tuna, ada mau beli kapal besar harganya 50 miliar, modal kalian 50 juta, anda bisa berkumpul 100 orang. Bersatu dengan jumlah itu anda bisa mengakuisisi tapi tentunya kami perlu data Lagi," jelas dia.

Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Menteri Edhy Tetap Akan Buka Keran Ekspor Benih Lobster

Bareskrim Mabes Polri Gagalkan Penyelundupan Benih Lobster — Petugas menunjukkan barang bukti benih lobster saat rilis penyelundupan benih lobster di Gedung Dittipidter Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Selasa (13/8/2019). Bersama KKP, Polisi mengungkap penyelundupan 57.058 ekor benur jenis pasir dan jenis mutiara 203 ekor. (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo tidak akan mundur dari kebijakan membuka kembali keran ekspor benih lobster. Hal itu disampaikan Edhy di depan para pemangku kebijakan lingkungan ikan tangkap dalam Pertemuan Regional ke-2 Komite Pengelola Bersama Perikanan Tuna Provinsi Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, NTT dan NTB.

"Anda bisa tertawa melihat saya, tapi saya tidak akan pernah mundur," kata Edhy menegaskan, Jakarta, Rabu (18/12/2019).

Pantauan merdeka.com, Edhy terlihat serius mengatakan dirinya akan memperjuangkan kebijakan ekspor benih lobster. Dia bahkan tidak peduli dengan ragam ekspresi peserta pertemuan tersebut.

Baru setelah dia menjelaskan alasan pembukaan keran ekspor, para tamu undangan memberikan apresiasi dengan bertepuk tangan.

Edhy menjelaskan, ekspor benih dilakukan untuk memperjuangkan keberlanjutan nelayan dan keberlanjutan alam. Untuk itu, saat ini pihaknya masih melakukan pengkajian terhadap 29 aturan yang ada di Kementerian Kelautan dan Perikanan.

"Kami sedang mematangkan yang akhir-akhir ini jadi polemik, termasuk lobster," ucap Edhy.