Sukses

Perlu Investasi Rp 1.000 Triliun Buat Dongkrak Ekonomi ke 6 Persen

BKPM meminta ada kolaborasi seluruh investasi asing di dalam negeri untuk bekerja sama dengan pengusaha di daerah.

 

Liputan6.com, Jakarta - Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) menyebutkan nilai investasi minimal Rp 1.000 triliun diprediksi dapat mendongkrak pertumbuhan ekonomi dari rata-rata lima persen menjadi enam persen sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024.

"Kami tidak hanya promosi investasi dan jauh dari itu bagaimana melakukan realisasi investasi," kata Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dikutip dari Antara, Selasa (17/12/2019). 

Ia menuturkan ketika pertama menjabat di BKPM, ada nilai investasi sebesar Rp 708 triliun dari investor yang ada di dalam negeri tapi belum dapat dieksekusi. Kendalanya, lanjut dia, salah satunya prosedur perizinan yang masih panjang.

"Dulu daftar tiga jam OSS (online submission system), daftar kemudian keluar nomor induk investasi tapi perusahaan belum bisa melakukan kegiatan usaha karena mereka keliling departemen urus izin, setahun tidak selesai," katanya.

Untuk itu, kata dia, pemerintah mewajibkan perizinan dari kementerian/lembaga terpusat di BKPM.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kolaburasi Investasi

Selain itu, untuk mendorong ekonomi dan kesejahteraan masyarakat setempat, BKPM meminta ada kolaborasi seluruh investasi asing di dalam negeri untuk bekerja sama dengan pengusaha di daerah.

Investasi yang diharapkan masuk, lanjut dia, adalah investasi yang menciptakan lapangan kerja dan menggunakan tenaga kerja Indonesia.

Bahlil lebih lanjut menjelaskan investasi memiliki kaitan erat dengan konsumsi masyarakat, apalagi sektor konsumsi berkontribusi sebesar 56 persen bagi pertumbuhan ekonomi RI.

"Konsumsi terjadi kalau ada daya beli masyarakat. Daya beli itu bisa terwujud jika ada kepastian pendapatan, dan pendapatan bisa tereksekusi jika ada lapangan kerja, sedangkan inti dari lapangan kerja adalah investasi," ucapnya.

Dalam RPJMN 2020-2024, pemerataan ekonomi menjadi salah satu prioritas pemerintah dalam merealisasikan investasi.

 

3 dari 3 halaman

Papua dan Papua Barat

Salah satu sasarannya, kata dia, yakni Papua dan Papua Barat yang akan terus digenjot pembangunannya.

Di Provinsi Papua Barat, kata dia, ada empat proyek prioritas yakni pengembangan pelabuhan baru dan pengembangan kapasitas di Pelabuhan Sorong Seget.

Kemudian pembangunan kawasan industri prioritas di Teluk Bintuni dan kawasan ekonomi khusus (KEK) di Sorong serta proyek pipa gas/terminal LPG yakni Proyek Tangguh LNG Train-3.

Sedangkan di Provinsi Papua, lanjut dia, ada dua proyek strategis nasional yang sudah selesai dibangun yakni revitalisasi Bandara Sentani, Jayapura dan proyek pembangunan Pos Lintas Batas Negara.

Kedua proyek itu diharapkan menggenjot pertumbuhan ekonomi daerah.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini