BPKN Siapkan Information and Communication Technologies untuk Perlindungan Konsumen

BPKN mengadakan konferensi pers Catatan Akhir Tahun 2019.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN), Ardiansyah, sampaikan perhatiannya tentang pemulihan hak konsumen dan ekonomi digital untuk 2020. Pemulihan hak tersebut sesuai dengan pedoman Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Sustainable Development Goals, yakni air sebagai sumber kehidupan, pangan, energi, kesehatan.

"Kami menambahkan pengaduan terkait masalah perumahan dan produk-produk halal dan masalah keuangan, karena ini saling terkait, maka kami akan fokus terhadap wilayah ini," kata Ardiansyah dalam rapat catatan akhir tahun BPKN 2019, Jakarta, Senin (16/12/2019).

Menurutnya di era digital semua kebiasaan lama mengenai pengaduan, juga akan terjadi perubahan, oleh karena itu pihaknya mempersiapkan Information and Communication Technologies (ICT) untuk perlindungan konsumen.

Selain itu, BPKN juga memusatkan perhatian terhadap isu kelembagaan, hal itu sesuai dengan Undang-Undang No. 48 Tahun 1999. Untuk diketahui, BPKN diberi tugas memberikan saran dan pertimbangan kepada pemerintah, untuk melakukan penelitian dan pengkajian terhadap UU perlindungan konsumen, dan menerima pengaduan terhadap masyarakat.

"Insiden perlindungan konsumen masih belum teratasi secara keseluruhan.

2 dari 2 halaman

Antisipasi Perkembangan Teknologi

Ia pun juga menaparkan antisipasi perlindungan yang dilakukan di era digital, yakni: penyesuaian kebijakan untuk teknologi yang cepat berubah, peningkatan kerja sama lintas batas, peningkatan dampak penarikan produk digital, dan penyelesaian sengketa, pemulihan hak dan teknologi baru.

Oleh karena itu BPKN akan mengembangkan online dispute resolution, yaitu suatu solusi yang dibangun atas inisiatif masukan BPKN.

"Perlindungan konsumen yang rentan di era digital, yang menjadi perhatian kita yaitu kepada konsumen, seperti lansia, anak-anak, dan kebutuhan khusus," pungkasnya.