Mahalnya Pilkada Langsung Hingga Habiskan Uang Rp 100 miliar

Liputan6.com, Jakarta Pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung ternyata membebani APBD. Biaya pelaksanaan pilkada tiap tingkatan menghabiskan anggaran berbeda. Besarannya antara Rp 30 miliar sampai Rp 40 miliar.

Peneliti LSM Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) Gliddheo Algifariyano mengatakan, jumlah tersebut belum termasuk yang dikeluarkan para kandidat calon kepala daerah.

Untuk tingkat Bupati setidaknya perlu mengeluarkan RP 30 miliar. Sementara untuk tingkat provinsi mencapai Rp 100 miliar.

"Harga rekomendasi partai politik untuk bupati Rp 5 miliar, ini pernyataan dari Pak Bambang Soesatyo politisi dari Partai Golkar," kata Gliddheo dalam diskusi Refleksi Otonomi 2019 dan Arah Perbaikan ke Depan di Jakarta, Minggu (15/12/2019).

Sementara, harga rekomendasi untuk calon gubernur mencapai Rp 50 miliar. Ada dua hal penyebab mahalnya biaya politik dalam pilkada langsung yakni biaya resmi dan biaya tidak resmi.

Pada biaya resmi yang mencakup empat elemen. Satu, durasi masa kampanye yang lama berimplikasi pada besarnya biaya operasional kontestan pilkada.

Dua, kebutuhan logistik sebagai penunjang berbagai aspek selama masa kampanye. Tiga, mahalnya biaya saksi. "Padahal kalau ini bisa dilakukan oleh kader partai, bisa memangkas pengeluaran," kata Gliddheo.

Terakhir, beban APBD yang dikeluarkan dalam setiap pilkada mencapai Rp 30 miliar. Sementara itu, biaya tidak resmi biasanya digunakan untuk pemberian mahar kepada partai politik. Biaya ini biasanya untuk mendapatkan rekomendasi parpol untuk pencalonannya sebagai calon kepala daerah.

Selain itu, praktik politik uang juga tidak bisa terhindarkan. Calon kepala daerah melakuakn politik transaksional kepada konstituen menjelang hari pemilihan. "Marak terjadi politik uang untuk membeli suara konstituen," kata dia.

 Reporter: Anisyah Al Faqir

Sumber: Merdeka.com