Ekonomi Banten Diprediksi Capai 5,7 Persen di Kuartal IV 2019

Oleh Yandhi Deslatama pada 12 Des 2019, 12:14 WIB
Diperbarui 12 Des 2019, 12:14 WIB
Investasi Teksil Meningkat Saat Ekonomi Lesu
Perbesar
Aktivitas pekerja di PT Pan Brother,Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2015). Industri tekstil di dalam negeri terus menggeliat. Hal ini ditandai dengan adanya peningkatan produksi dan aliran investasi di dalam dan luar negeri. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Banten pada kuartal III 2019 tumbuh sebesar 5,41 persen atau mencapai nilai Rp 168,9 triliun.

Angka ini lebih tinggi dibandingkan pada kuartal II 2019 sebesar 5,35 persen dan lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan ekonomi nasional yang hanya sebesar 5,02 persen.

"Pertumbuhan ekonomi Provinsi Banten pada kuartal IV 2019 diperkirakan berada dalam kisaran 5,3 persen sampai 5,7 persen, tumbuh lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan kuartal III 2019. Pertumbuhan ke depan diperkirakan akan ditopang terutama oleh pertumbuhan konsumsi masyarakat, pemerintah, dan kinerja ekspor," kata Kepala Kantor Perwakilan BI Banten, Erwin Soeriadimadja, ditemui dikantornya, Kamis (22/12/2019).

Berdasarkan lapangan usaha, pertumbuhan ekonomi akan ditopang oleh antara lain industri pengolahan, perdagangan, konstruksi, pertanian, dan real estate yang diperkirakan menunjukkan pertumbuhan yang cukup tinggi pada kuartal IV 2019.

Konsumsi rumah tangga pada kuartal IV 2019 diperkirakan akan tumbuh lebih tinggi dari triwulan sebelumnya, seiring momen perayaan Natal dan Tahun Baru yang bertepatan dengan masa liburan sekolah.

"Sebelum melakukan perjalanan atau berwisata ke Banten, agar masyarakat menyiapkan uang elektroniknya. Masyarakat dapat melakukan top up di rest area sepanjang jalan tol Tangerang-Merak," terangnya.

Guna memenuhi kebutuhan transaksi uang tunai saat libur Natal dan Tahun Baru, BI Banten telah bekerjasama dengan beberapa bank yang ada di Banten, baik Himpunan Bank Negara (Himbara) sampai perbankan milik BUMD.

"BI telah siap menyediakan kebutuhan uang bagi masyarakat, dengan bersinerfi dengan 11 bank yang ada di Banten," jelasnya.

2 dari 3 halaman

Perda yang Hambat Pertumbuhan Ekonomi Bakal Dikaji

20161107-Ekonomi-RI-Jakarta-AY
Perbesar
Suasana gedung bertingkat nampak dari atas di kawasan Jakarta, Senin (7/11). Badan Pusat Statistik (BPS) melaporkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal III 2016 mencapai 5,02 persen (year on year). (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Komite Pemantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan kajian di enam daerah yaitu Provinsi DKI Jakarta, Kota Depok, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Sidoarjo.

Kajian yang dilakukan fokus pada peraturan daerah terutama soal investasi dan kegiatan berusaha seperti Perda Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Perda Pajak dan Retribusi, Perizinan dan Ketenagakerjaan.

Pada studi tersebut, KPPOD juga menemukan sebanyak 347 Perda dinyatakan bermasalah dari 1.109 perda yang dikaji. Ratusan perda bermasalah ini diduga menjadi penyebab lambatnya pertumbuhan investasi di daerah.

Menanggapi persoalan Perda bermasalah, Direktur Produk Hukum Daerah Direktorat Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Sukoyo menegaskan, apabila terdapat Perda yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi maka perlu dilakukan klarifikasi.

“Sekiranya ada perda, contohnya perda KTR yang berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi maka perlu dilakukan kajian (klarifikasi) untuk memastikan bahwa materi muatan yang terkandung didalamnya tidak sesuai dengan perundang-undangan yang lebih tinggi,” ungkap Sukoyo dalam keterangan tertulis di Jakarta, Sabtu (30/11/2019). 

Sukoyo menjelaskan, kewenangan pembatalan sudah tidak dimiliki oleh Kemendagri. Oleh karena itu DPRD sebagai pembentuk perda KTR dapat menggunakan fungsi pengawasan pelaksanaan tersebut dan dapat juga melakukan legislatif review untuk memperbaiki atau mencabut bersama Pemda.

“Perlu melakukan penyisiran kembali terhadap materi muatan perda KTR dan perda lain yang tidak ramah dengan investasi,” jelas Sukoyo.

Berdasarkan ketentuan Permendagri 120 Tahun 2018 dalam hal ini Dirjen Otda mempunyai kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Perda) dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah (Raperkada) provinsi melalui fasilitasi atau pengkajian dan verifikasi.

“Terkait Perda provinsi yang telah diundangkan dapat dilakukan klarifikasi atas permintaan masyarakat. Apabila Raperda atau Raperkada berasal dari kabupaten atau kota maka fungsi binwas terdapat di Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat,” jelas Sukoyo. 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓