Industri Tekstil Tanah Air Masuk Jurang Krisis

Liputan6.com, Jakarta - Pengusaha tekstil yang tergabung dalam Asosiasi Produsen Serat Sintesis dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) mengungkapkan kondisi industri saat ini kurang bagus. Hal itu disampaikan kepada Kepala Badan Koordinasi Penaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia.

Ketua Umum APSyFI Ravi Shankar mengungkapkan, saat ini pasar tekstil di Tanah Air tengah mengalami krisis, sebab diserbu oleh produk impor.

Serbuan barang tekstil impor, baik bahan baku maupun produk yang sudah jadi, kian mengancam eksistensi industri hulu tekstil Tanah Air. Longgarnya kebijakan impor membuat industri dalam negeri kewalahan melawan barang-barang impor tersebut.

Dia mengungkapkan pemain terbesar di industri hulu adalah China dan India. Sementara sektor hilir adalah Vietnam dan Bangladesh. Negara-negara tersebut memiliki kapasitas produksi yang besar, sehingga mereka perlu mencari pasar, termasuk Indonesia.

Alhasil, saat ini industri tekstil Tanah Air dari hulu hingga hilir sudah dikuasai oleh produk asing. Sebab, produk dalam negeri kalah dalam hal daya saing.

"Jadi karena daya saing kita problem dan negara yang tadi bersaing itu sudah bikin skala dunia kapasitasnya. Mereka punya kelebihan kapasitas, mau tembus ke market Indonesia. Jadi market Indonesia sekarang dalam kondisi kritis karena barang masuk, barang hulu, barang hilir, garmen semuanya," kata dia saat ditemui di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (11/12/2019).

Selain itu, negara-negara tersebut memiliki Harga Pokok Produksi (HPP) yang bersaing. Sementara di Indonesia HPP masih cukup tinggi terlebih dengan mahalnya harga bahan baku.

"Indonesia kuat, tapi saat ini tekstil lagi dalam kondisi kritis. Kenapa? itu ya pertama reformasi itu kita cost-nya naik, sambil negara yang bersaing," ujarnya.

Oleh karena itu, dia meminta pemerintah perlu segera turun tangan mengatasi kondisi ini. Salah satunya dengan cara memberi dukungan melalui kebijakan yang mampu membuat industri dalam negeri mampu bersaing dan menguasai pasar.

"Jadi dalam konteks itu, itu kita bahas perlu jangka panjang policy (kebijakan). Pasar dalam negeri itu harus kita bisa kuasai. Kepastian prioritas buat produk dalam negeri itu perlu kita utamakan. Dari situ muncul bagaimana bisa meningkatkan ekspor. Kan, daya saingnya harus itu, itu juga kita bahas ada beberapa policy yang meningkatkan cost kami atau yang untuk kelancaran bisnis, itu kita bahas," ucapnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Beginilah 3 modus penyelundupan tekstil dari luar negeri ke Indonesia

2 dari 3 halaman

Pertumbuhan Negatif

Investasi Teksil Meningkat Saat Ekonomi Lesu — Pekerja memotong pola di pabrik Garmen,Tangerang, Banten, Selasa (13/10/2015). Industri tekstil di dalam negeri terus menggeliat. Hal ini ditandai aliran investasi yang mencapai Rp 4 triliun (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (Apsyfi), Redma Gita Wirawasta mengungkapkan angka pertumbuhan khususnya di sektor hulu industri tekstil akan mengalami defisit.

Hal ini terjadi sejak terbitnya Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 64 Tahun 2017 tentang Ketentuan Impor Tekstil dan Produk Tekstil. Beleid itu memperbolehkan pedagang pemegang Angka Pengenal Impor Umum (API-U) melakukan importasi kain, benang, dan serat.

Pada kuartal I 2019, pertumbuhan industri hulu tekstil masih berada pada kisaran 1 persen. Kondisi kuartal II kemudian mengalami pelemahan dan dipastikan berlanjut hingga kuartal III dan IV. Pelemahan pertumbuhan tahun ini melanjutkan tren yang terus menurun sejak 10 tahun terakhir.

"Tahun ini kelihatannya akan minus 3 hingga 4 persen. Kita tanya beberapa anggota suasana pasca lebaran (produksi) susah naik. Investasi juga tidak ada," kata Redma saat ditemui di Kawasan Kebon Sirih, Jakarta, pada Rabu 11 September 2019.

Dia mengungkapkan, pertumbuhan konsumsi tekstil sepanjang semester I 2019 sekitar 5 persen dan mengalami peningkatan. Namun ironisnya, peningkatan konsumsi tersebut tidak dinikmati para pelaku industri dalam negeri sebab serbuan impor membuat masyarakat lebih banyak menggunakan barang impor.

Padahal, lanjutnya, tahun lalu, industri serat dan benang filamen masih bisa mencatat angka pertumbuhan sekitar 5 persen. Namun karena tidak kuat menahan gempuran produk impor, tahun ini akhirnya pelemahan mulai terjadi.

Pelemahan tersebut, lanjutnya, disebabkan adanya penurunan angka produksi yang diakibatkan menurunnya jumlah permintaan bahan baku ke sektor hulu. Selain itu, impor tekstil dan produk tekstil yang sudah tinggi jadi makin tinggi di tahun ini.

Kondisi tersebut juga kian diperparah oleh adanya trade war atau perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang terus berlanjut. Indonesia menjadi salah satu negara pelarian produk China yang dihalangi masuk ke AS lewat kenaikan bea masuk.

"Selama 10 tahun terakhir kita terus melemah dan perang dagang mempercepat tren penurunan itu," ujarnya.

3 dari 3 halaman

Produksi Berkurang

20160830- Industri Tekstil Nasional-Tangerang- Angga Yuniar — Pekerja merapikan gulungan kain di Pasar Cipadu, Tangerang, Selasa (30/8).Dirjen Industri Kimia, Tekstil, dan Aneka (IKTA) Kemenperin optimistis kinerja industri tekstil dan produk tekstil nasional akan gemilang. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia mengungkapkan, saat ini dari 22 anggota produsen serat dan benang filamen, empat perusahaan diantaranya telah melakukan pengurangan produksi. Jika diakumulasikan, total pengurangan produksi dari empat perusahaan itu sekitar 100 ribu ton.

Dia menyebutkan, saat ini industri hulu tekstil Tanah Air menggantungkan harapannya pada ekspor, sebab di dalam negeri sudah dikuasai produk impor.

"Kita masih bisa ekspor tapi memang tidak terlalu bagus. Sementara di lokal memang permintaan yang turun. Bukan karena permintaan konsumen yang turun, tapi produk impor yang memenuhi," keluhnya

Oleh karena itu dia berharap pemerintah berani menutup keran impor tekstil dan produk tekstil. Dimulai dari bahan baku hingga produk jadi selama tiga tahun ke depan. Permendag Nomor 64 Tahun 2017 harus segera direvisi dibarengi dengan penindakan hukum terhadap perusahaan importir bodong yang tak punya izin.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com