Pemerintah Akui Target Penerimaan Pajak Tahun Ini Sulit Tercapai

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Suryo Utomo mengakui jumlah penerimaan pajak untuk tahun ini masih cukup berat. Hal tersebut tidak lepas dari pengaruh kondisi ekonomi global yang bergerak negatif.

"Sebab kondisi perekonomian sedang tidak bagus di 2019. Jadi kalau boleh disampaikan ke publik (penerimaan negara) masih 0,23 persen cukup berat," katanya dalam acara dialog perpajakan di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Selasa (10/12).

Penerimaan Pajak Melambat per 15 Maret 2024, Sri Mulyani Bongkar Penyebabnya

Dia menyebut pertumbuhan pajak sebesar 0,23 persen tersebut merupakan pertumbuhan pajak secara neto. Sementara penerimaan bruto masih berada di pertumbuhan 3,5 persen.

"Artinya bahwa betul tahun 2019 walupun melambat masih ada pertumbuhan dengan Oktober kita masih cari assment Hinga Desember 2019," ujarnya.

Dia menambahkan, realisasi penerimaan negara sejauh ini masih jauh dari harapan pemerintah. Hal ini diperparah dengan penurunan harga komoditas serta perlambatan pada impor yang terjadi hampir di tahun ini.

"Tapi sisi berbeda bahwa apakah jumlah ini sudah sesuai target penerimaan? jawbaannya belum.Ini harapan kami ke depan, di bulan Oktober ada tearning point dijenis pajak tertentu ada perubahan yang diharapkan bulan November, Desember or event 2020 akan alami perbaikan," tandasnya.

Sebelumnya, Kementerian Keuangan mencatat realisasi penerimaan pajak baru mencapai Rp1.018,47 triliun atau 64,56 persen dari target APBN 2019 sebesar Rp1.577 triliun serta masih tumbuh sebesar 0,23 persen (yoy). Pencapaian ini berasal dari penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Nonmigas dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengatakan, pihaknya terus menerus mengamati penerimaan pajak dari bulan ke bulan. Meski demikian, dia mengakui pada beberapa sektor terjadi perlambatan penerimaan pajak.

"Penerimaan pajak kita betul-betul pelototi bulan per bulan dan memang sampai Oktober ada yang alami turning poin seperti PPh pada 21 untuk PPh pasal 21 itu melambat di kuartal 3," ujar Sri Mulyani di Kantornya, Jakarta, Senin (18/11).

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Sri Mulyani menyusun RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.

2 dari 2 halaman

Dengan Teknologi, Sri Mulyani Ingin Bayar Pajak Bisa Lebih Mudah

30 Wajib Pajak Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani — Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan saat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak (WP) di Jakarta, Rabu (13/3). Acara ini mengambil tema 'Sinergi Wujud Cinta Negeri'. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Keuangan RI Sri Mulyani ingin agar pembayaran pajak bisa semudah membeli pulsa. Hal itu dianggap mungkin terjadi dengan adanya perkembangan digital saat ini.

Mimpi Menkeu Sri Mulyani ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam acara diskusi bertajuk Terobosan APBN Untuk Indonesia Maju, di Kantor Kemenkeu, Jakarta, Selasa (10/12).

"Bu Menteri ingin bisa enggak sih bayar pajak semudah beli pulsa HP," kata dia.

Oleh karena itu, dia berharap Bukalapak yang menghadiri acara tersebut dapat mewujudkan hal itu.

Seperti diketahui saat ini Bukalapak selain menjadi marketplace juga menerima pembayaran seperti listrik dan pulsa.

"Kita ingin penerimaan pajak customer oriented, ingin pembayaran pajak, PNBP memperhatikan si wajib pajak kebutuhannya apa sih," ujarnya.

Namun, untuk pembayaran pajak, kata dia, tentu sistemnya akan berbeda dengan pembayaran pulsa dan tagihan lainnya. Tetapi pada intinya pembayaran menjadi lebih mudah karena berbasis digital.

"Transformasi di pajak bisa IT minded dan customer based," tutupnya.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Penerimaan Pajak