Sri Mulyani: Pegawai Kemenkeu Terima Godaan Korupsi Tiap Detik

Oleh Liputan6.com pada 09 Des 2019, 13:10 WIB
Diperbarui 11 Des 2019, 12:13 WIB
Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Kementerian Keuangan setiap hari berurusan dengan uang negara. Kondisi tersebut membuat pegawai dan pejabat kementerian tersebut harus berhadapan dengan godaan korupsi.

"Saya selalu katakan kalau di Kemenkeu karena tiap hari kerjanya ngurus uang negara, godaan itu ya setiap detik ada. Bagaimana kita bisa bangun integritas," ujar Sri Mulyani saat memberi paparan di Gedung Merah Putih, Jakarta, Senin (9/12).

Sri Mulyani mengatakan, untuk menghadapi godaan korupsi pihaknya selalu menggencarkan pentingnya meningkatkan integritas. Selain itu, pihaknya juga membuat tiga lapisan pertahanan penting untuk membentengi pegawai dari korupsi.

"Di dalam sistem Kemenkeu ada first line of defence, second line of defence, third line of defence. Kenapa? karena kita merasa perlu ada lapisan lapisan yang harus dibangun. First line nya adalah yang ada di dalam unit kerja itu sendiri, atasan langsung atau orang tersebut diberikan terus menerus suatu diedukasi atau peringatan," jelas Sri Mulyani.

 

2 dari 4 halaman

Lapisan Selanjutnya

30 Wajib Pajak Dapat Penghargaan dari Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberi sambutan saat memberikan apresiasi dan penghargaan kepada 30 Wajib Pajak (WP) di Jakarta, Rabu (13/3). Acara ini mengambil tema 'Sinergi Wujud Cinta Negeri'. (Liputan6.com/JohanTallo)

Lapisan pertahanan kedua, kata Sri Mulyani adalah, membuat kepatuhan internal yang bekerja sama dengan Komisi Pemberantas Korupsi (KPK). Sosok pengisi kepatuhan internal tersebut tak selalu mudah karena dihadapkan dengan kreadibilitas yang harus mumpuni serta teruji.

"Second line of defence nya adalah sistem di dalamnya yang kita punya internal untuk kepatuhan internal. Membangun kepatuhan internal itu tak mudah untuk suatu instansi yang selama ini atau dulu legasinya memang korupsi itu sebagai suatu yang membudaya dan struktural karena mereka semuanya direkrut sama sama, bahkan dulu sekolahnya di STAN sama-sama," jelasnya.

"Jadi membangun kredibilitas kepatuhan internal itu luar biasa sulitnya. biasanya kita harus potong, waktu itu KPK kita minta bantuan KPK sama-sama bangun itu. Kadang-kadang kita impor orang dari KPK supaya ada sedikit break. Tapi tetap harus dibangun internalnya," sambungnya.

 

3 dari 4 halaman

Menggandeng Inspektorat Jendral

Rapat Kerja
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (17/6/2019). Pemerintah bersama Komisi XI DPR RI kembali melakukan pembahasan mengenai asumsi dasar makro dalam RAPBN 2020. (Liputan6.com/Johan Tallo)

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut menambahkan, lapisan ketiga yang terus dilakukan adalah menggandeng Inspektorat Jenderal (Irjen) dan Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai pengawas internal. Irjen dan APIP berfungsi sebagai pengawas agar pegawai tidak korupsi.

"Jadi sikap pimpinan akan sangat penting. Kalau kita anggap Irjen itu dihormati, kita gunakan dan kita juga buat pembahasan mengenai temuannya. Maka tone from the top itu sangat penting itu yang saya anggap pencegahan yang luar biasa sangat penting," tandasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓