Menteri PANRB: Pemangkasan Eselon Bukan Angkat Robot, Tapi Ganti Sistem

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 02 Des 2019, 21:57 WIB
Diperbarui 02 Des 2019, 21:57 WIB
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo.
Perbesar
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo menyatakan, proses pemangkasan eselon di tubuh pemerintah bukanlah menggantikan peran manusia dengan robot, tetapi lebih kepada reformasi sistem.

"Iya, sistem. Sistem yang saya kira sudah berhasil digunakan di Singapura, di Korea Selatan. Itu contoh birokrasi yang sangat-sangat profesional. Siapapun presiden, kepala daerahnya, tidak mempengaruhi proses birokrasi," jelasnya jelang acara Malam Anugerah ASN 2019 di Gedung TVRI, Jakarta, Senin (2/12/2019).

"Kalau kemarin bapak Presiden (Joko Widodo/Jokowi) mengatakan robot, ini dalam pengertian bukan robot. Bukan diganti robot," dia menambahkan.

Tjahjo lantas membandingkannya dengan otomatisasi yang kini marak dilancarkan untuk mempermudah proses pelayanan.

"Dulu kita masuk pintu tol dilayani orang, sekarang tidak, pake mesin. Kita masuk rumah sakit sudah sistem online, pendaftaran sistem online. Makanya memangkas birokrasi untuk tidak selalu berhadap-hadapan antara masyarakat dengan yang mencari layanan, mencari perizinan," tuturnya.

Menurut dia, fungsi pemangkasan eselon ini bertujuan untuk menyederhanakan sistem birokrasi. Namun begitu, ia menekankan, para pejabat eselon yang terkena kebijakan ini tetap akan memiliki struktur karir yang jelas.

"Ini hanya memperpendek birokrasi, tapi struktur karir kepegawaian tetap sama. Hanya istilah eselon yang kami pangkas untuk merampingkan birokrasi," tegas Tjahjo.

"Jadi arahan bapak presiden Jokowi, membangun tata kelola birokrasi pemerintah yang harus semakin efektif dan efisien untuk mempercepat reformasi birokrasi dan mengoptimalkan pendayagunaan aparatur pemerintah, baik pusat dan daerah," tandasnya.

**Gempa Cianjur telah meluluhlantakkan Bumi Pasundan, mari bersama-sama meringankan penderitaan saudara-saudara kita di Cianjur dengan berdonasi melalui: rekening BCA No: 500 557 2000 A.N Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Bantuan akan disampaikan dalam bentuk sembako, layanan kesehatan, tenda, dll. Kepedulian kita harapan mereka.


3 Kementerian Jadi Contoh Pemangkasan Eselon

Tjahjo Kumolo
Perbesar
Menpan RB Tjahjo Kumolo (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Sebelumnya, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Tjahjo Kumolo mengabarkan, ada tiga kementerian dan lembaga yang akan mengawali proses pemangkasan eselon sesuai arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Ketiga instansi tersebut antara lain Kementerian PANRB, Kementerian Keuangan (Kemenkeu), dan Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

"Sementara Kementerian PANRB selesai, Kementerian Keuangan selesai, ini bertahap baru eselon I-nya, sampai eselon II di Kementerian BUMN. Nanti yang lain akan terus bertahap," ujar dia jelang acara Malam Anugerah ASN 2019 di Gedung TVRI, Jakarta, Senin (2/12/2019). 

Dia menyatakan, proses perampingan eselon ini adalah tidak bisa dibuat serentak di seluruh kementerian dan lembaga serta pemerintah daerah. Alasannya, fungsi jabatan struktural pada masing-masing instansi berbeda.

"Karena di kementerian lain ada satker-satker di daerah, ada kepala balai di PUPR, kan masing-masing kementerian berbeda-beda. Ini kita ingin merampingkan birokrasi, jadi jangan sampai orientasi hanya mengejar eselon," ujar dia.

Tjahjo pun menginformasikan, Kementerian PANRB hingga Senin malam telah mengawali proses pemangkasan eselon dengan mereformasi sebanyak 220 jajaran eselon III dan eselon IV.

"Malam ini kami umumkan, dari 97 eselon III dan 123 eselon IV sudah kita fungsionalkan. Mudah-mudahan minggu ini, setelah kami melapor ke Presiden (Jokowi) akan diikuti oleh kementerian/lembaga lainnya," tukas dia.

Lanjutkan Membaca ↓

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

POPULER

Berita Terkini Selengkapnya