HEADLINE: Wajah Lama di Posisi Baru BUMN, Bakal Ada Gebrakan Apa?

Oleh Tira SantiaAthika RahmaMaulandy Rizky Bayu KencanaPebrianto Eko WicaksonoArthur Gideon pada 27 Nov 2019, 00:00 WIB
Diperbarui 27 Nov 2019, 19:15 WIB
Gedung Kementerian BUMN

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir membuat banyak gebrakan di awal masa jabatannya. Selain memangkas jumlah eselon 1 di kementerian, Erick juga mengangkat banyak tokoh untuk menduduki kursi petinggi di BUMN.

Para pejabat baru tersebut sebenarnya bukan nama-nama baru, melainkan nama lama. Namun, nama-nama lama tersebut cukup mengejutkan publik.

Sebut saja Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang diangkat menjadi Komisaris Utama PT Pertamina (Persero). Mendampingi Ahok, diangkat mantan Direktur Utama Inalum yang saat ini menjabat sebagai Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin menjadi Wakil Komisaris Utama.

Erick Thohir juga menunjuk Komjen Condro Kirono sebagai Komisaris Pertamina. Tak hanya komisaris, Menteri BUMN juga merombak susunan direksi. Emma Sri Martini yang sebelumnya merupakan Direktur Utama Telkomsel didapuk menjadi Direktur Keuangan Pertamina.

Sedangkan Direktur Keuangan Pertamina yang lama yaitu Pahala N Mansury, diminta untuk memimpin PT Bank Tabungan Negara (Persero) atau BTN. Di bank yang fokus di menyalurkan kredit perumahan tersebut, Pahala mendapat jabatan Direktur Utama.

Selain Pahala, BTN juga mendapat pejabat baru yaitu Chandra Hamzah. Mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ini diminta oleh Erick untuk menduduki jabatan Komisaris Utama BTN.

Belum selesai di situ. Ternyata, Erick Thohir juga menunjuk Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara untuk menduduki posisi Direktur Utama PT PLN (Persero).

Berembus juga kabar bahwa tokoh lain seperti Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti juga akan ikut jadi petinggi di BUMN.

Ignasius Jonan, mantan Menteri ESDM Kabinet Indonesia Kerja, disebut-sebut akan jadi Komisaris Garuda Indonesia.

Sedangkan Susi Pudjiastuti, Menteri Perikanan dan Kelautan Kabinet Indonesia Kerja, digadang akan menjadi Direktur Utama Perum Perikanan Indonesia (Perindo).

Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga menyatakan, memang ada beberapa mantan menteri hingga wakil menteri yang bakal duduk di kursi petinggi BUMN.

"Ada mantan menteri, ada wamen, pokoknya ada lagi yang lain. Kita akan cari yang cocok untuk kita, ya," ucap Arya pada Senin 25 November 2019.

 

Infografis Wajah Lama Jabat Posisi Baru di BUMN
Infografis Wajah Lama Jabat Posisi Baru di BUMN. (Liputan6.com/Triyasni)

Dongkrak Kinerja dan Pembenahan

Masuknya nama-nama tokoh di BUMN tersebut bukan tanpa alasan. Erick Thohir menjelaskan, posisi komisaris dan direksi baru di Pertamina untuk memperbaiki kinerja perusahaan minyak dan gas (migas) terbesar di Indonesia tersebut.

"Diceritakan Pak Erick bagaimana supaya Pertamina bisa mengurangi impor minyaknya dengan berbagai cara," kata Arya.

Banyak alternatif yang sering disampaikan kepada Menteri BUMN kepada Pertamina untuk menekan impor minyak.

Salah satunya seperti pembangunan kilang-kilang minyak baru, implementasi B30, dan menerapkan energi baru terbarukan. "Apapun itu intinya adalah bagaimana mengurangi impor," tandasnya.

Sedangkan untuk di [BUMN]( 4120193 "") lain juga hampir sama. Erick Thohir menginginkan adanya evaluasi terhadap BUMN, termasuk adanya para mantan menteri yang disebut masuk dalam bursa perusahaan pelat merah, Ignasius Jonan dan Susi Pudjiastuti.

“Kita mengevaluasi BUMN-BUMN lain setelah lima yang besar, mau Garuda dan lain-lain, kita evaluasi semua,” kata Arya. BUMN lima besar tersebut adalah PLN, Pertamina, Bank Mandiri, Inalum dan BTN.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko mengatakan nama-nama yang jadi petinggi BUMN memiliki kinerja baik selama berada dalam Kabinet Kerja. "Dari sisi profesionalitas beliau sudah dikenali kinerjanya," kata Moeldoko di Istana Kepresidenan.

Meski demikian, Moeldoko enggan berkomentar lebih jauh soal tugas apa yang akan diembankan para petinggi BUMN tersebut. "Ini berkaitan dengan kebijakan yang otoritasnya berada di Presiden atau berada di kementerian yang bersangkutan," ucapnya.

Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengakui bahwa Presiden Joko Widodo saat ini sedang berkonsentrasi untuk memperbaiki kondisi perekonomian.

"Salah satu yang ingin segera diselesaikan adalah BUMN karena di BUMN ini banyak BUMN besar yang memang perlu segera dilakukan pembenahan di antaranya yang sekarang sudah dilakukan Pertamina. Sebentar lagi PLN, kemudian Inalum, kemudian perbankan Mandiri, BTN dan beberapa bank lain," ungkap Pramono.

 

2 dari 4 halaman

Hasil Tak Instan

Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam mempertanyakan kebijakan Erick Thohir yang menarik tokoh-tokoh yang telah lama dikenal publik.

"Saya belum tahu persis apa yang menjadi tujuan Pak Erick Thohir dengan banyak menempatkan mantan-mantan pejabat di BUMN," ujar Piter kepada Liputan6.com.

Namun, ia menganggap, beberapa nama seperti Ahok dan Chandra Hamzah terkesan dimaksudkan untuk meningkatkan pengawasan guna menjadikan perusahaan milik negara menjadi lebih bersih dan efisien.

"Saya kira tujuannya akan berbeda dengan Rudiantara dan Pahala karena posisinya adalah dirut, yang artinya bisa langsung mengambil keputusan atau eksekusi," dia menambahkan.

Terlepas dari nama-nama top tersebut, Piter menganjurkan agar publik jangan berekspektasi terlalu tinggi kepada mereka. Menurutnya, diperlukan waktu sekitar 3 bulan untuk menunggu gebrakan dari wajah-wajah baru tersebut.

"Nama-nama yang sudah ditunjuk sebagai komut dan dirut BUMN harus menunjukkan gebrakannya selama 3 bulan ke depan. Itu yang akan lebih meyakinkan kita bahwa mereka ditunjuk benar-benar untuk meningkatkan kinerja BUMN," imbuh Piter.

Wakil Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja (FSP) Sinergi BUMN Achmad Yunus menyatakan, masuknya nama-nama lama ke dalam BUMN dinilai kurang tepat, karena masih banyak orang baru yang juga mumpuni untuk memimpin BUMN.

Meski demikian, Achmad berharap karier dan masa depan pekerja BUMN lebih jelas dan terarah, meskipun jajaran direksi dan komisaris diisi oleh wajah lama.

"Kalau dari serikat pekerja, lebih ke arah karier dan masa depan di BUMN. Pekerja BUMN masuk melalui tahapan yang sulit, ada talent pool dan itu harus diperhatikan," ujar Achmad saat dihubungi Liputan6.com.

Lanjut Achmad, konflik internal yang saat ini mengganggu operasional BUMN adalah buah dari miskomunikasi manajemen dengan karyawan.

Dia menilai, terlalu banyak pihak luar yang masuk akan membuat miskomunikasi semakin menjadi-jadi. "Makanya, jangan tiba-tiba (direksi dan komisaris) dari luar semua. Porsinya harus pas, misalnya kalau ada 5 pos, 3 dari internal, 2 dari luar," ujarnya.

BUMN sendiri memiliki pool talent, yaitu wadah di mana individu dengan kemampuan terbaik diasah untuk bisa memimpin BUMN ke depannya.

Achmad menyarankan agar talent pool tersebut didorong, karena dari segi kemampuan dan komunikasi, mereka dianggap cukup kompeten.

"Nah, apakah memang harus, ya, dengan orang-orang lama lagi? Kalau ya, berarti proses regenerasinya tidak jalan. Kita kan punya talent pool, itu bisa didorong kok, sekarang juga pendekatannya anak-anak muda kan (untuk memimpin)," tuturnya.

3 dari 4 halaman

Timbulkan Kekhawatiran

Ahok Hadiri Pertamina Energy Forum 2019
Menteri ESDM Arifin Tasrif (kedua kiri) bersama Direktur Utama PT Pertamina (Persero) Nicke Widyawati (kiri) dan Komisaris Utama Basuki Tjahaja Purnama menghadiri pembukaan Pertamina Energy Forum 2019 di Jakarta, Selasa (26/11/2019). (merdeka.com/Imam Buhori)

Perombakan direksi BUMN akan berdampak pada kepercayaan investor, sebab menimbulkan kekhawatiran terjadinya perubahan kebijakan.

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan,‎ jika pergantian direksi sering dilakukan bisa mengurangi kepercayaan investor untuk berinvestasi atau membeikan pinjaman kepada BUMN.

"Mengingat kekhawatiran akan terjadinya perubahan kebijakan diinternal BUMN tersebut," kata Mamit.

‎Bongkar pasang Direksi BUMN juga menggangu kinerja BUMN terlebih jika direksi belum sampai satu tahun sudah ada pergantian kembali. Sebab, setiap orang mempunyai cara kerja yang berbeda, hal ini akan mempengaruhi ritme bekerja bawahan.

"Dengan demikian anak buah akan selalu berubah mengikuti pola kerja atasan dimana kadang-kadang direksi baru ini suka mengubah SOP yang sudah ada,"‎ tutur dia.

‎Menurut Mamit, jika memang harus terjadi pergantian direksi, seharusnya diisi kalangan profesional bukan karena kepentingan politik atau titipan dari pihak lain.

"Hal ini sangat berdampak terhadap kinerja dan kepercayaan investor," tandasnya.

4 dari 4 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Video Pilihan Hari Ini

TWICE dan Isyana Masuk Daftar Forbes Sosok Berpengaruh