Sri Mulyani: Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tak Datang dari Utang

Oleh Liputan6.com pada 26 Nov 2019, 14:07 WIB
Diperbarui 27 Nov 2019, 21:14 WIB
Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, pemerintah tengah berupaya menarik investasi untuk datang ke Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan sehat.

Meski demikian, dia menegaskan, sebagian besar pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak ditopang oleh utang.

"Jadi nantinya sebagian besar pertumbuhan ekonomi kami, tidak datang dari pinjaman atau utang, tapi lebih dari privat sektor. Sama baiknya dengan atau sejalan dengan datangnya modal, itulah mengapa prioritas kami untuk meningkatkan atau menjaga iklim investasi menjadi hal yang utama," ujarnya di Grand Hyatt, Jakarta, Selasa (26/11).

Sri Mulyani mengatakan, Presiden Jokowi memiliki cita-cita menjadikan Indonesia menjadi negara kaya dan maju.

Untuk mewujudkan hal tersebut, pemerintah berupaya menjaga pertumbuhan ekonomi tetap tercapai walau ekonomi global melambat. Investasi menjadi fokus utama pemerintah agar cita-cita tersebut tercapai.

"Presiden Jokowi sangat memiliki ambisi untuk mentransformasikan Indonesia, untuk membuat Indonesia terus maju, kaya dan berkelanjutan (dari sisi ekonomi)," jelas Sri Mulyani.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tesebut menambahkan, untuk menarik lebih banyak investasi, pemerintah telah melakukan berbagai terobosan, terutama pembangunan infrastruktur yang masif pada awal 5 tahun pemerintahan pertama.

"Lewat perbaikan iklim investasi ini kami berharap bisa menyediakan ruang bagi banyak investor untuk datang ke Indonesia, baik domestik maupun asing, untuk membangun ekonomi bersama kami," tandas Sri Mulyani.

Reporter: Anggun P. Situmorang

Sumber: Merdeka.com

2 of 4

Sri Mulyani Tegaskan Posisi Utang Pemerintah Masih Terjaga

Sri Mulyani
Menteri Keuangan Sri Mulyani (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan bahwa posisi utang pemerintah terhadap produk domestik bruto (PDB) sejauh ini masih tergolong aman. Mengingat posisi utang masih berada di tengah dari batasan maksimal yang ditetapkan Undang-Undang sebesar 60 persen dari PDB.

"Posisi utang rasio 30 persen dari PDB. Akan terus dijaga," kata dia di Gedung DPR RI, Jakarta, Senin (4/11).

Dia mengatakan, posisi rasio utang Indonesia masih jauh dibandingkan dengan rasio utang negara-negara lain. Sebab jika berkaca pada Jepang, rasio utang bisa mencapai 200 persen dari PDB, Singapura 113 persen dari PDB dan Malaysia mencapai di atas 50 persen dari PDB.

"Tingkat rasio utang kita dibanding negara-negara maju, yang 30 persen, cukup baik dan rendah. Rasio ini akan kita jaga supaya reputasi dan sustainabilitas APBN terjaga," kata dia.

Dengan prinsip kehati-hatian, imbal hasil dari surat berharga negara atau SBN dengan tenor 10 tahun pun mengalami penurunan dari 16 persen menjadi 6,6 persen. Namun, total pembayaran bunga utang tetap naik dari yang 2018 sebesar Rp258 triliun menjadi Rp276,1 triliun pada 2019.

"Dari pengelolaan utang yang hati-hati dan selalu kita jaga, dari sisi level maupun pertumbuhannya, pembayaran bunga utang kita telah turun, dilihat dari perkembangan yield SBN tenor 10 tahun kita," ungkap Sri Mulyani.

3 of 4

Sri Mulyani Terus Berjuang Atasi Defisit Neraca Perdagangan

Rapat Perdana, Sri Mulyani - DPR Evaluasi Kinerja 2019 dan Rencana 2020
Menteri Keuangan Sri Mulyani saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR RI di Gedung Nusantara I, Jakarta, Senin (4/11/2019). Ini merupakan rapat perdana Menkeu dengan Komisi XI DPR RI. (Liputan6.com/JohanTallo)

Menteri Keuangan, Sri Mulyani mengakui defisit neraca perdagangan RI sejauh ini masih belum bisa diatasi. Hal itu karena permintaan pada sektor minyak dan gas (migas) setiap tahunnya terlampau tinggi, sehingga mau tidak mau impor di sektor tersebut terus dilakukan.

“Kalau dilihat dari neraca migas yang negatif memang transaksi perdagangan sulit untuk positif,” kata Sri Mulyani dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, di Gedung DPR Jakarta, Senin (4/11/2019).

Sri Mulyani mengatakan, pemerintah sendiri sudah mengambil langkah untuk menekan defisit neraca perdagangan. Salah satunya penerapan B20 atau campuran 20 persen biosolar pada solar. Namun, dia tak menyebutkan berapa besar penerapan B20 untuk mengurangi defisit neraca perdagangan.

“Penerapan B20 untuk mengatasi ini. Yang lain meningkatkan ekspor di sektor lain,” kata dia. 

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓