Sukses

Penolakan Serikat Pekerja Pertamina kepada Ahok Dinilai Wajar

Ahok perlu merangkul semua pihak, untuk menciptakan kerjasama tim dalam menjalankan program perusahaan.

Liputan6.com, Jakarta - Penolakan terhadap Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok ‎oleh serikat pekerja Pertamina dinilai wajar. Alasannya, mantan Gubernur DKI tersebut sudah mendapat cap arogan oleh sebagian besar orang. 

Ahok dipandang perlu untuk mengubah sikap negatifnya agar diterima di lingkungan baru saat memimpin Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Direktur Executive Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, penolakan hal yang wajar dan pasti terjadi dari pihak yang tidak menyukai Ahok. Pasalnya, dia pernah menjadi narapidana apalagi kasus yang dihadapinya terkait dengan persoalan agama yang sangat sensitif.

"Sudah terlalu besar resisten masyarakat terkait dengan hal ini. Penolakan pasti akan ramai kembali," kata Mamit, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Di sisi lain, belum lagi adanya opini publik bahwa Ahok temperamental menjadi masalah juga. Jika nanti Ahok terpilih menjadi Direktur Utama Pertamina,maka dia harus mengubah perilaku dan sikap yang negatif selama ini.

"Jadi,saya kira pemerintah juga perlu berhati-hati terkait dengan pengangkatan Ahok ini," ujarnya.

Menurut Mamit, ‎Ahok perlu merangkul semua pihak, untuk menciptakan kerjasama tim dalam menjalankan program perusahaan yang dipimpinnya, sehingga bisnis perusahaan bisa lebih maju.

"Karena memimipin BUMN ini butuh kerjasama tim sehingga bisa membawa kemajuan BUMN. Jangan sampai nanti ada faktor dislike and like sehingga bisa menghambat kinerja BUMN‎," tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kadin Harap Masuknya Ahok ke BUMN Disikapi Secara Positif

Ketua Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, turut berkomentar mengenai masuknya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Chandra Hamzah ke jajaran pengurus salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Menurutnya, keputusan itu sudah menjadi kewenangan dari Menteri BUMN, Erick Thohir.

Rosan menginginkan agar penunjukan keduanya juga tidak dibesar-besarkan yang pada akhirnya akan membuat gaduh di masyarakat. Dirinya pun mengajak semua masyarakat untuk berpikir positif, mengingat pemilihan dua nama tersebut sudah berdasarkan pertimbangan matang.

"Kalau saya bilangnya tuh berprasangka posotif lah. Sudah lah saya yakin semuanya yang diseleksi yang ditentukan oleh pemerintah dalam hal ini Menteri BUMN kita yakini itu pasti yang terbaik," katanya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (19/11).

Sebelumnya, pada Senin (18/9) Chandra Hamzah mendatangi Gedung Kementerian BUMN untuk bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Layaknya Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok, Chandra Hamzah juga ditawari menjadi direksi di salah satu BUMN. 

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga mengatakan, Chandra Hamzah direncanakan mengisi salah satu posisi direksi BUMN di sektor keuangan, lebih tepatnya Bank BUMN.

"Beliau akan ditempatkan di perusahaan BUMN, dipastikan seperti itu. Posisinya apakah di direktur atau komisaris, tunggu tanggal mainnya. Sektornya keuangan," kata Arya di Kementerian BUMN, Senin (18/11).

Secara terang-terangan, Arya mengaku, Erick Thohir tidak akan berhenti di sini. Dirinya bakal mengundang banyak orang ataupun tokoh masyarakat untuk ditawari menjadi pimpinan BUMN.

Mengingat misi BUMN adalah membantu pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, nantinya, sosok pemimpin BUMN ini dipastikan akan memiliki integritas yang tinggi.

"Chandra Hamzah ini bisa mendorong perusahaan untuk mendukung visi misi pak Jokowi. Jokowi punya visi misi tertentu di bidang itu dan beliau akan menempati itu dan mempercepatnya," kata Arya.

"Kita harapkan nanti perusahaan ini di publik akan semakin baik imagenya. Akan banyak investor yg ikutan masuk," tambah dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.