Pemerintah akan Pangkas Perizinan Ekspor Ikan Hias

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah melalui Kementerian Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi memastikan akan memangkas seluruh perizinan ekspor yang mengganggu para pengusaha ikan hias di Indonesia. Pernyataan tersebut sekaligus menanggapi adanya keluhan dari pengusaha ikan terkait perizinan yang tumpang tindih.

"Nah, ini kan sedang kami teliti semua kalau dia di pasal-pasalnya antar undang-undang itu ternyata saling tumpang tindih atau menyulitkan pelaku-pelaku usaha ya itu akan kami sederhanakan," kata Asisten Deputi Sumber Daya Hayati, Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi, Suparman Sirait di Tangerang, Minggu (1/12/2019).

Penyederhanaan izin itu nantinya akan masuk ke dalam Omnibus Law. Sebab, semua yang menyangkut dengan aturan terkait undang-undang akan dipangkas melalui Omnibus Law, kecuali aturan yang menyangkut dengan peraturan menteri

"Ini sedang kami cek semua. Baik Undang-Undang aturan pemerintah dan menteri. Itu di biro hukum," jelas dia.

Dia menambahkan, penyederhanaan itu nantinya akan mengarah agar tidak melakukan eksploitasi yang mengakibatkan kerusakan alam.

"Kalau dia seperti budidaya tangkap, kan itu gak merusak alam tapi dibudidayakan. Itu kan bisa disederhanakan gitu. Kalau yang menyangkut ikan tangkap dari alam itu dili dungi. Nanti kami lihat sejauh mana aturan-aturan itu," tandasnya.

Sebelumnya, Direktur Utama Nusantara Aquatic (Nusatic), Sugiarto Budiono menyampaikan banyak para pelaku usaha ikan hias yang hingga kini masih mengeluhkan masalah izin diberikan pemerintah. Utamanya adalah tumpang tindih izin di Kementerian Lembaga yang kemudian itu dirasa menyulitkan.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com