Edhy Prabowo Masih Tetap Tenggelamkan Kapal Asing Pencuri Ikan

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikakan, Edhy Prabowo memastikan akan kembali meneruskan kebijakan kontroversial yang pernah dilakukan oleh Susi Pudjiastuti dalam upaya penenggelaman kapal asing atau ilegal fishing. Hanya saja keputusan itu nantinya akan diberikan sepenuhnya kepada pengadilan apakah akan ditenggelamkan atau justru lainnya.

"Penenggelaman kapal itu tetep kita akan lakukan kalau memang ada siapa pelanggarnya. Tapi kalau kemudian kita tangkap kita kejar masak harus kita tenggelamkan, wong dia sudah nyerah. kan pengadilan urusannya. Menenggelamkan kapal pun harus keputusan pengadilan," katanya saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Senin (18/11).

Awal Ramadan, KKP Sebar 10 Ribu Ikan Kaleng di Yogyakarta

Menteri Edhy menegaskan dirinya tidak takut menenggelamkan kapal sebanyak apapun. Hanya saja tujuan akhirnya harus jelas. Karena menurut dia, ada yang lebih penting selain melakukan penenggelaman kapal-kapal tersebut.

"Kedaulatan nomor 1 harga diri bangsa nomor 1 tapi kalau jargon penenggelaman kapal terus yang kita lakukan sementara pembinaan kepada nelayan dan pembudidaya ikan kita juga nggak ada nggak jalan nggak ada gunanya," katanya.

"Makanya saya tidak menampikan yang sudah ada saya menghormati dan mendukung apa yang baik di menteri saya sebelumnya membangun industri perikanan dengan tidak meninggalkan para melayan kecil kita akan ajak bareng," sambung dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Susi Pudjiastuti mengucapkan selamat kepada Edhy Prabowo. Edhy Prabowo ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menteri Kelautan dan Perikanan.

2 dari 2 halaman

29 Kapal di Pengadilan

Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo melakukan restocking 50.000 ekor ikan nilem ke Waduk GOR Jakabaring. (Foto: KKP)

Menteri Edhy melanjutkan, saat ini terdapat sekitar 29 kapal asing yang tengah berada di pengadilan. Apabila memang keputusan pengadilan tinggi menentukan untuk dimusnahkan, maka mau tidak mau kapal tersebut dimusnkahkan. Namun tak menutup kemungkinan juga kapal-kapal itu nantinya akan dihibahkan kepada nelayan.

"Kita harus data semuanya karena ada yang hasil pengadilannya untuk dimusnahkan nah dimusnahkannya masih mungkin nggak, kalau lebih masih bagus untuk disita negara kemudian kita reparasi untuk diserahkan ke nelayan atau koperasi atau siapa wilayah-wilayah yang paling banyak dicuri ikannya ya dikembalikan ke daerah itu," sebutnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com