Pemerintah Siapkan Rp 10 Triliun untuk 2 Juta Peserta Kartu Prakerja

Liputan6.com, Jakarta - Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, pemerintah menyiapkan Kartu Prakerja untuk 2 juta tenaga kerja yang dipersiapkan untuk masuk ke dunia kerja.

Pemerintah sendiri telah menyiapkan anggaran mencapai Rp 10 triliun untuk progam yang akan diluncurkan pada 2-3 bulan mendatang.

“Rencana sistemnya berbasis digital, dimana 500 ribu itu basisnya adalah kartu dan yang 1,5 juta basisnya digital. Pemanfaatannya adalah untuk triple skilling untuk upskilling, re-skilling, dan juga untuk pelatihan itu sendiri,” kata Airlangga dikutip dari laman Setkab, Rabu (13/11/2019). 

Sifat dari pelatihan tersebut, menurut Menko Perekonomian, adalah menggunakan lembaga-lembaga pelatihan baik itu yang dimiliki oleh kementerian maupun yang dimiliki oleh dunia swasta. Sesuai arahan Presiden, pemerintah akan kembangkan supply dan demand dari segi kebutuhan lapangan pekerjaan.

Menurut Airlangga, sifat daripada kartu yang bermanfaat ini adalah many to many multi to multi. Jadi berbeda dengan kartu lain yang sifatnya satu arah, seperti bantuan pemerintah, kalau pesertanya banyak kemudian kursusnya banyak.

Tetapi pemerintah juga membuat mekanisme bagaimana melakukan tracking dan bagaimana memberikan pelatihan kepada lembaga pelatihan yang sudah dalam diakreditasi dan bisa dilakukan oleh masyarakat.

“Dengan sistem online ini sebetulnya kita juga mencoba menyusun berbasis kepada kuota, sehingga bagi yang mendaftar di kota besar maupun kota kecil kesempatan untuk ikutnya sama. Dan pemerintah sendiri menyiapkan dana pelatihan yang sifatnya terbuka, jadi ada pelatihan yang seminggu misalnya untuk barista kopi mungkin ongkosnya jauh lebih murah daripada pelatihan coding yang butuh waktu 3-6 bulan,” terang Airlangga.

PMO Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengemukakan, untuk pelaksanaan Kartu Prakerja ini akan dibuat semacam project management office (PMO) dan karena sifatnya lintas kementerian, dan Presiden minta ini dikoordinasikan di bawah Kemenko Perekonomian.

Oleh karena itu, lanjut Airlangga, pemerintah akan mempersiapkan Perpres (Peraturan Presiden)nya, Perpres untuk PMO, Perpres untuk pelaksanaan ini, Perpres untuk penerima manfaat, termasuk kriteria siapa yang eligible.

Sementara yang murah adalah mereka yang usia tertentu sesuai dengan undang-undang tenaga kerja, itu di atas 18 tahun dan mereka yang sedang tidak sekolah.

“Jadi diharapkan program ini bisa komplementer untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Dan Bapak Presiden memberikan arahan bahwa Perpres ini akan diberi judul kepada tim yang kita sebut sebagai Komite Cipta Lapangan Kerja,” terang Airlangga.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: