Pacul Masih Impor, Jokowi Minta Ubah Pola Pikir pada Proses Tender Barang Pemerintah

Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan jika kebijakan pengadaan barang dan jasa pemerintah tak hanya berbicara soal kemudahan sistem pengadaan dan peningkatan transparansi semata.

Namun sesungguhnya perkembangan dan kemajuan industri dalam negeri serta pembukaan lapangan kerja yang lebih luas dapat didesain oleh para pemangku kepentingan dari proses pengadaan barang dan jasa tersebut.

Ini dia sampaikan saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Pengadaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2019 di Plenary Hall Jakarta Convention Center, Rabu (6/11/2019).

Dia pun  menyoroti pengadaan barang melalui impor untuk komoditas yang masih dapat diupayakan untuk didapatkan dari dalam negeri.

"Misalnya urusan pacul, masak masih impor? Apakah tidak bisa didesain industri UKM kita untuk buat pacul? Apakah negara kita yang sebesar ini, yang industrinya sudah berkembang, benar pacul itu harus impor? Ini tolong didesain," ujar dia.

Presiden mengatakan, pengadaan kebutuhan barang melalui impor memang lebih terasa mudah. Harga barang pun bisa jadi relatif lebih terjangkau. Namun, ada satu potensi yang hilang dari aktivitas pengadaan secara impor tersebut.

"Tapi di sini peluang penciptaan lapangan kerja menjadi hilang. Jadi pengadaan barang dan jasa itu bisa jadi strategi untuk membangun industri kecil yang berkaitan dengan barang," ujar Presiden.

Selain itu, saat ini Indonesia juga berupaya keras untuk mengurangi defisit transaksi berjalan dan neraca perdagangan.

Dalam sejumlah kesempatan, Kepala Negara berulang kali meminta agar segera dipersiapkan industri untuk substitusi barang-barang impor sehingga mengurangi ketergantungan terhadap impor yang pada akhirnya mengurangi defisit yang terjadi.

"Sehingga kemudian petakan mana yang dapat diproduksi di dalam negeri secara utuh. Harus dipetakan secara detail mana yang assembly di sini, mana yang impor," tuturnya.

Maka, Presiden meminta lembaga terkait dan kementerian untuk memprioritaskan produk dengan tingkat kandungan komponen lokal yang tinggi dalam setiap pengadaan barang dan jasa pemerintah.

"Prioritaskan benar bahwa harga murah bukan menjadi patokan utama. Saya lebih senang kalau kita beli barang yang lokal meskipun harganya sedikit lebih mahal dibanding murah tapi impor. Fasilitasi produk dalam negeri untuk secepatnya masuk ke e-katalog," ujar Presiden.