Strategi Menko Airlangga Kurangi Defisit Transaksi Berjalan

Liputan6.com, Jakarta Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto diminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengurangi defisit transaksi berjalan Indonesia.

Pesan tersebut ia sampaikan sebagai salah satu upaya untuk mencapai banyak program pemerintah Kabinet Indonesia Maju 2019-2024.

Merespons itu, Airlangga menyebut pihaknya akan melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terkait keinginan Jokowi memberlakukan kebijakan insentif dan disinsentif terhadap industri keuangan dalam negeri.

"Terkait perbankan itu adanya di OJK jadi nanti kami tentu akan koordinasikan juga terutama yang terkait dengan regulasi," tutur dia di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Airlangga memastikan, sejauh ini Pemerintah memang terus bekerja keras untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, salah satunya lewak godokan Omnibus Law.

"Dampaknya ke GDP kalau lihat dari konsumsi itu 3,5 -3,6 persen, sisanya dari trade dan investasi maka kita musti konsentrasi di trade industri dan investasi. Nah, tadi salah satu disampaikan untuk investasi kita sedang persiapkan omnibus law, diharapkan bisa memotong regulasi yang selama ini menjadi penghambat untuk melakukan investasi," ujarnya.

Kemudian, lanjut dia, pemerintah akan mendorong hal untuk mengurangi neraca perdagangan yang negatif. Mulai dari penerapan B30 sampai B100. Roadmap program ini sedang dalam persiapan.

'Kalau dri B100 kita bisa hemat sampai USD 18 miliar. kalau B30 itu sekitar USD 6 miliar, dengan demikian tekanan neraca perdagangan dari situ saja sudah bisa diselesaikan," tambah dia.

2 dari 2 halaman

Bangun SDM, Jokowi Minta Airlangga untuk Kurangi Defisit

Jokowi Bicara Perkembangan Fintech di IMF-Bank Dunia 2018 — Presiden Joko Widodo saat berpidato dalam Bali Fintech Agenda IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, Kamis (11/10). Jokowi mengaku mengacu pada kebijakan Amerika Serikat (AS) yang merupakan negara kelahiran internet. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Selain infrastruktur, Pemerintah tahun ini juga akan fokus membangun sumber daya manusia (SDM) unggul guna bisa bersaing di pasar nasional juga global.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan ke depan akan berupaya keras membawa kapasitas kemampuan SDM Indonesia agar bisa berdaya saing.

"Ke depan kita ingin fokus ke pembangunan SDM. Tapi yang kongkrit. Artinya betul-betul ada sebuah upgrading, rescaling, upscaling, sehingga SDM kita naik levelnya," ujarnya di Jakarta, Rabu (6/11/2019).

Banyak tantangan yang harus dibenahi Indonesia. Salah satunya Jokowi bercerita terkait isu stunting (kurang gizi). Selain itu, defisit transaksi berjalan juga masih jadi pekerjaan rumah Indonesia.

"Saya diingatkan Bank Dunia, 40 persen pekerja kita stunting dulunya. Kondisi-kondisi seperti ini harus saya sampaikan apa adanya. Sebab itu ada agenda mendesak yang harus kita lakukan. Ke depan sudah saya sampaikan kepada Kementerian Ekonomi Pak Airlangga untuk segera bisa menurunkan CAD kita. Juga defisit neraca dagang. Kita akan konsentrasi di situ," ujar Jokowi.

Tak hanya itu, kegiatan ekspor-impor Indonesia juga akan terus diperhatikan pemerintah dalam rangka mencapai tujuan pembangunan SDM.

"Yang namanya ekspor harus menjadi kebijakan yang terus akan kita dorong dan juga produk substitusi impor dan produk ekspor harus didukung," jelas dia.