Pemprov Jabar Tetapkan UMP 2020 di Angka Rp 1,8 Juta

Oleh Arthur Gideon pada 04 Nov 2019, 13:00 WIB
Diperbarui 04 Nov 2019, 13:00 WIB
20160929-Demo-Buruh-Jakarta-FF

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat (Jabar) menetapkan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat pada 2020 sebesar Rp 1,81 juta atau naik 8,51 persen dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp 1,6 juta.

"UMP ini mulai berlaku pada 1 Januari 2020 untuk masa kerja di bawah satu tahun. Jika ada pekerja yang sudah bekerja lebih satu tahun maka UMP-nya sesuai kesepakatan pekerja dan perusahaan saat dia masuk," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat Mochamad Ade Afriandi, dikutip dari Antara, Senin (4/11/2019).

Ade mengatakan dalam melaksanakan tugasnya Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat telah menerima Surat Menteri Ketenagakerjaan terkait penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) Jawa Barat Tahun 2020 pada hari Jumat, tanggal 18 Oktober 2019.

"Kemudian setelah itu menghasilkan keputusan rapat bahwa seluruh unsur anggota dalam Dewan Pengupahan Provinsi Jawa Barat selain unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh merekomendasikan besaran nilai UMP Jawa Barat Tahun 2020 sebesar Rp 1,81 juta," kata dia.

Nilai tersebut, kata dia didapat dari formula perhitungan upah minimum sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 44 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan dan Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Upah Minimum.

Dengan ditetapkannya Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020, maka besaran Upah Minimum kabupaten/kota (UMK) di Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 harus lebih besar dari Upah Minimum Provinsi Jawa Barat Tahun 2020.

Meskipun demikian, Gubernur Jawa Barat M Ridwan Kamil atau Emil dapat (tidak wajib) menetapkan Upah Minimum Kabupaten/Kota untuk kabupaten/kota tertentu (yang mampu membayar upah minimum lebih tinggi dari UMP).

 

2 dari 2 halaman

UMK

20160601-Buruh Geruduk Balai Kota DKI Tuntut Kenaikan UMP Rp 650 Ribu-Jakarta
Aksi massa buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (1/6). Mereka menuntut kenaikan upah minimum DKI sebesar Rp 650 ribu. (Liputan6.com/Gempur M Surya)

Ade menuturkan, setelah UMP ditetapkan pemerintah kota dan kabupaten harus membentuk Dewan Pengupahan untuk mempersiapkan UMK 2020 yang harus ditetapkan pada 21 November 2019.

"Untuk ukuran UMK setiap kabupaten kota tidak sama sehingga kemarin kementrian dan Dewan Pengupahan nasional sudah lakukan FGD untuk UMK 2020, soal KHL (kebutuhan hidup layak) yang akan digunakan," kata dia.

"Di Jabar juga diawali FGD tadi untuk UMK, Jabar sedang merumuskan item faktor KHL, kemudian DP kota kabupaten bikin kajian dan berikan rekomendasi ke gubernur," lanjut dia.

Lebih lanjut ia mengatakan pihaknya hingga saat ini belum menyampaikan soal UMK 2020 karena kota kabupaten sedang mempersiapkan perhitungan.

Lanjutkan Membaca ↓