Ekonom: Tak Ada Kementerian yang Butuh Wakil Menteri

Sambil Lesehan, Jokowi Kenalkan Menteri Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo atau Jokowi didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin foto bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju usai memperkenalkan mereka di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (23/10/2019). Kabinet Indonesia Maju akan membantu Jokowi-Ma'ruf pada periode 2019-2024. (Liputan6.com/AnggaYuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Pemerintah merencanakan pengangkatan wakil menteri dalam Kabinet Indonesia Maju. Lalu Kementerian mana yang pantas ada wakil menteri?.

Direktur Eksekutif Core Indonesia Mohammad Faisal mengatakan, kementerian yang membutuhkan wakil menteri tergantung beban kerja yang harus diselesaikan. Namun, untuk saat ini dia memandang tidak ada kementerian membutuhkan wakil menteri.

"Menurut saya bergantung pada seberapabesar tugas yang diberikan, kalau besar level pengambil keputusan diatas mungkin. Hampir tidak ada satupun yang membutuhkan wakil menteri," kata Faisal, saat berbincang dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis (24/10/2019).

Faisal melanjutkan, setiap menteri sudah memiliki bawahan struktural yaitu direktur jenderal atau deputi yang menangani masing-masing sektor yang menjadi tanggungjawabnya. Dengan begitu sebaiknya para menteri mengoptimalkan peran bawahan struktural tersebut.

"Lalu bagaimana struktural sekarang masing-masing kementerian ada deputi atau Dirjen apakah tidak mampu?," tegasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengubah sejumlah nomenklatur kementerian pada periode kedua pemerintahannya.

2 dari 2 halaman

Bertolak Belakang Visi Misi Presiden

Presiden Jokowi Pimpin Rapat Perdana Kabinet Indonesia Maju — Presiden Joko Widodo saat memimpin rapat kabinet paripurna di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (24/10/2019). Dalam rapat kabinet paripurna perdana tersebut mendengarkan arahan Presiden dan membahas anggaran pendapatan dan belanja negara tahun 2020. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Menurutnya, pengangkatan wakil menteri akan bertolak belakang dengan rencana Presiden Jokowi yaitu menyederhanakan jabatan eselon pada instansi pemerintah agar efisien.

"Jangan sampai ada mubazir dengan yang ada. Karena pada saat yang sama presiden ingin menyederhanakan jabatan eselon," tuturnya.

Faisal mengungkapkan, saat ini pemerintah telah membentuk Kementerian Koordintor. Keberadaan instansi ini akan membantu para menteri berkordinasi dengan kementerian lain untuk menjalankan tugasnya. Sedangkan tugas teknis sudah ada pejabat eselon I yang menanganinya.

"Problem sekarang bukan wakil menteri tapi kordinasi dengan kementerian lain, kalau teknis kan sudah cukup ada Dirjennya berdayakan sturuk yang ada," tandasnya.