Budi Karya Sumadi akan Kembali Duduki Kursi Menteri Perhubungan

Oleh Athika Rahma pada 22 Okt 2019, 18:26 WIB
Budi Karya Sumadi

Liputan6.com, Jakarta - Hari kedua pemanggilan nama-nama calon menteri kabinet II Jokowi berlangsung dengan cepat. Pada Selasa sore ini (22/10/2019), giliran Budi Karya Sumadi yang dipanggil Jokowi ke Istana Kepresidenan.

Usai berbincang dengan Jokowi, Budi Karya Sumadi mengaku kembali didapuk menjadi Menteri Perhubungan dan melakukan tugas merajut konektivitas di Indonesia.

"Tugas yang selalu disampaikan Pak Presiden bahwa Indonesia dengan pulau yang banyak harus dipastikan terjadi satu konektivitas yang baik, secara khusus bagaimana kita mendukung pariwisata dan logistik bertambah baik, jadi saya ditugaskan untuk melanjutkan jadi Menteri Perhubungan," ungkap dia di Jakarta, Selasa (22/10/2019).

Budi melanjutkan, ada tugas khusus yang menjadi prioritas dalam masa kerja ke depan, yaitu membangun konektivitas di lokasi Bali Baru alias 5 destinasi superprioritas.

Di sana, Menteri Perhubungan ditugaskan membangun berbagai fasilitas baik itu bandara, pelabuhan dan aksesibilitas dengan baik.

"Bila konektivitas itu terjadi di Toba, Mandalika, Labuan Bajo, Manado, Jogja pasti turis kita akan meningkat pesat," tuturnya.

Dalam perbincangan dengan Jokowi, pria yang akrab disapa BKS itu juga mengaku membahas kereta cepat dan tol laut meskipun tidak mendetil.

"Dibahas (kereta cepat dan tol laut), tapi tidak detil," ungkapnya.

2 of 2

Kabinet Jokowi Gemuk atau Ramping, Ini Kata Ekonom

Presiden Jokowi terima CEO Bukalapak di istana
Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu CEO Bukalapak, Achmad Zaky di Istana Merdeka, Sabtu (16/2). Turut mendampingi Jokowi dalam pertemuan itu Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Koordinator Staf Khusus Presiden Teten Masduki. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Ekonom dan analis menilai gemuk atau kurusnya kabinet baru Presiden Joko Widodo bukanlah sebuah masalah. Ekonom Universitas Indonesia (UI) Fithra Faisal menilai koalisi ramping memang lebih ideal, tetapi koalisi gemuk asal berkualitas juga punya sisi positif, yakni stabilitas politik.

"Masalahnya koalisinya cukup besar bahkan partai yang oposisi ingin masuk juga. Saya rasa ini tak bisa dihindarkan juga," ujar Fithra kepada Liputan6.com, Selasa (22/10/2019).

Dia mengingatkan jika indeks pemerintahan Bank Dunia memasukan stabilitas politik sebagai satu indikator positif pemerintah. Dia pun berharap para calon menteri dari partai politik memiliki kualitas mumpuni menghadapi Revolusi Industri 4.0.

Pasalnya, kementerian di kabinet lalu masih belum terlalu paham soal Revolusi Industri 4.0, seperti Menteri Perdagangan dan Menteri Perindustrian. Kehadiran sosok muda seperti Nadiem Makarim, Wishnutama, dan Erick Thohir diharapkan bisa membawa perubahan positif.

"Di periode pertama suatu hal yang kurang di kabinet Jokowi karena terkait ekosistem 4.0 sendiri masib gagap, masih lempar-lemparan," ujar dia.

Ekonom Bank Permata Josua Pardede juga menyebut koalisi gemuk karena banyak partai politik bukanlah suatu masalah. Hal yang dia tekankan lebih kepada kapabilitas dan kredibilitas menteri.

"Saya pikir kalau dari kalangan politisi profesional kenapa enggak? Asal dia kerja dan punya integritas, bersih dari korupsi," jelas dia.

 "Saya pikir sejauh ini orang-orang partai yang dipanggil sudah punya cukup berkompetisi jadi tidak ada masalah," imbuhnya.

Kembalinya Sri Mulyani sebagai Menteri Keuangan juga disambut baik kedua ekonom. Bagi Josua, kehadiran Sri Mulyani bisa memberikan sentimen positif dari luar negeri yang menantikan sosok yang kredibel dan prudent dalam mengelola APBN.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by