PR Pemerintah Jokowi-Ma'ruf Amin di Sektor Energi

Momen Pelantikan Jokowi-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden — (kiri ke kanan) Joko Widodo atau Jokowi, Iriana, Ma'ruf Amin, Wury Estu Handayani, Mufidah, dan Jusuf Kalla foto bersama usai pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024 di Gedung Nusantara, Jakarta, Minggu (20/10/2019). (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Riset Institute for Development of Economics and Finance (Indef), Berly Martawardaya mengatakan salah satu fokus Pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin yakni menggenjot kinerja sektor manufaktur. Hal ini dia jelas dalam paparan pidato Presiden Joko Widodo di hari pelantikan, Minggu (20/10).

"Visi Presiden Jokowi di periode kedua sebenarnya satu, make manufacture great again. Memang dengan sektor manufaktur bisa menyerap tenaga kerja dan bisa menghasilkan produk-produk yang diekspor. Sehingga rupiah kita bisa lebih stabil," kata dia, dalam diskusi, di Jakarta, Senin (21/10).

Terkait fokus tersebut dia menegaskan pentingnya ketahanan energi. Sebab pasokan energi penting dalam pengembangan manufaktur.

"Untuk sektor sektor manufaktur ini bisa berkembang pasti perlu energi. Kemarin jalan (infrastruktur) sudah dibikin, sekarang energinya. Jangan sampai demand-nya terus meningkat tapi supplay terus menurun," tegas dia.

Untuk membenahi energi, lanjut Berly, terdapat sejumlah pekerjaan rumah alias PR yang harus dikerjakan Jokowi-Amin. Salah satunya basis hukum yang kuat.

"Mungkin belum diselesaikan, PR untuk UU Migas revisi. Karena yang sudah dibatalkan di MK tahun 2004, 15 tahun belum kuat dasar penggantinya masih berupa Perpres atau PP. Ini harus jadi prioritas ke depan buat revisi UU Migas," ungkapnya.

Kepastian hukum dapat memberikan jaminan bagi investor yang mau menanamkan modal di sektor hulu migas. Berkaca dari negara-negara tetangga, yang dapat menarik investasi, meskipun saat ini minyak dunia menurun harganya.

"Kita lihat di Thailand, Vietnam itu meningkat bahkan India pun naik. Dalam kondisi turun pun negara lain pun bisa memperbaiki atau bisa menarik investor. Saya kira balik ke konsisten, kredibilitas, kepastian hukum yang perlu kita tingkatkan," ujar dia.

Dengan begitu, Indonesia dapat mengambil keuntungan atau memanfaatkan pola naiknya investasi setelah pilpres. "Polanya begitu polanya pilpres plus 1 (tahun) itu ada kenaikan sekitar 20 persen FDI secara umum," jelas Berly.

PR lain yang harus dibenahi Pemerintah, lanjut Berry, terkait defisit neraca perdagangan dari sektor migas. Hal ini disebabkan konsumsi bahan bakar fosil yang meningkat tidak diimbangi dengan produksi dalam negeri. Kekurangan pasokan tersebut kemudian harus dipenuhi dengan impor migas.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menyambut pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Kampung Gremet Solo membuat mural Joko Widodo dan Ma'ruf Amin.

2 dari 2 halaman

Konsumsi Bakan Bakar

Berdasarkan data yang dia himpun terjadi peningkatan signifikan jumlah kendaraan sejak tahun 1998. Pada 1998 jumlah motor sekitar 15 juta, sekarang menjadi 110 juta. Sementara mobil dari sekitar 7-8 juta di tahun 1998, naik menjadi 22 juta.

Karena itu, untuk menekan impor migas, Berly mendorong pemerintah untuk mulai menekan konsumsi bahan bakar fosil oleh masyarakat. Di saat yang sama mendorong pemanfaatan energi baru terbarukan.

"Demand masyarakat terhadap Migas yang dikurangi, lebih banyak pakai yang renewable," ucap dia.

Langkah lain untuk menekan konsumsi bahan bakar fosil, lanjut Berly yakni dengan mendorong pemanfaatan angkutan massal di 5 daerah urban terbesar, yakni Jabodetabepok, Surabaya, Medan, Bandung, Makassar. Sebab penggunaan angkutan massal dapat menekan penggunaan angkutan pribadi.

Pemerintah, tambah dia, juga harus mendorong penggunaan kendaraan listrik di Indonesia. Dukungan dapat ditunjukkan dengan pemberian insentif fiskal sehingga mendorong investasi di sektor produksi mobil listrik juga mendorong harga mobil listrik yang dapat dijangkau masyarakat.

Pembangunan PLTU Batu Bara juga perlu dipikirkan kembali. Selain membutuhkan biaya investasi yang tinggi, PLTU juga menyumbang polusi udara. Sebaliknya Pemerintah perlu mendukung pengembangan pembangkit listrik berbasis energi baru terbarukan.

"Yang paling memengaruhi buat CO2 kan PLT Batu Bara. Kita kuatir karena hitung-hitungan dalam 5 sampai 7 tahun ke depan PLT solar panel sudah bisa lebih murah dari pada diesel. Dari saya sendiri ingin batu bara ditunda dulu lah. Karena toh trennya akan turun. Karena satu selain spending lebih banyak, kedua polusi," tandasnya.

Jokowi
Tokoh
Joko Widodo merupakan Presiden ke-7 Indonesia yang memenangi Pemilihan Presiden bersama wakilnya Jusuf Kalla pada 2014
Lihat Selengkapnya
Jokowi
Jokowi-Ma'ruf Amin
energi
migas
minyak