Pemangkasan Eselon Bakal Tingkatkan Daya Saing Indonesia

Pasca dilantik menjadi petahana, Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menyederhanakan susunan birokrasi dengan memangkas struktur eselon menjadi dua level saja.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, Eselon II, Eselon III, Eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta disederhanakan menjadi dua level saja," jelas Jokowi saat pidato pelantikan di Gedung MPR/DPR Jakarta Minggu kemarin.

Menanggapi wacana tersebut, Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Indonesia Lisman Manurung mengatakan, kebijakan pemangkasan jumlah eselon bisa menjadi jawaban bagi masyarakat atas kinerja birokrasi yang lebih cepat dan efisien.

"Rakyat mengharapkan kinerja birokrasi yang lebih gesit. Saya pikir perubahan bisa saja dikontestasikan untuk tiap kementerian/lembaga," ujar Lisman saat dimintai tanggapan oleh Liputan6.com, Senin (21/10/2019).

Dia menjelaskan, hierarki pada sistem birokrasi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan tugas. Demi menunjang hal tersebut, ia menyatakan, baik SDM maupun sumber daya lainnya harus tercukupi.

"Sementara itu, jika hierarki terlalu banyak, penyelesaian keluhan warga menjadi lamban," dia menambahkan.

Di era modern ini, Lisman melanjutkan, pemerintah bukan hanya harus bisa menanggapi seluruh keluhan warga dengan tepat, tetapi juga dapat melayani dengan efisien.

"Prinsip administrasi publik modern mengapresiasi komplain warga. Tidak semata-mata agar warga terlayani dengan benar, tetapi juga sebagai proses pelacakan/pencatatan/penampungan aspirasi publik," tutur dia.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berencana untuk menyederhanakan susunan birokrasi secara besar-besaran. Langkah tersebut dilakukan agar kerja-kerja yang dilakukan bisa lebih efektif dan efisien.

"Eselonisasi harus disederhanakan. Eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, apa tidak kebanyakan? Saya minta untuk disederhanakan menjadi 2 level saja," jelas dia dalam pidato pelantikan Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024 di Gedung MPR/DPR, Senayan, Jakarta, Minggu (20/10/2019).

Menurut dia, susunan eselon tersebut akan diganti dengan jabatan fungsional yang menghargai keahlian, menghargai kompetensi.

Rencana tersebut untuk mendukung cita-cita di tahun 2045 untuk menjadi negara maju dengan pendapatan Rp 320 juta per kapita per tahun atau Rp 27 juta per kapita per bulan.