Layanan Angkutan Umum jadi PR Menhub Selanjutnya

Listrik Padam, Layanan MRT Lumpuh Total — Suasana Stasiun MTR Bendungan Hilir saat terjadi pamadaman listrik di wilayah Jabodetabek, Jakarta, Minggu (4/8/2019). Hingga kini PLN masih terus berupaya untuk memperbaiki gangguan yang menyebabkan pemadaman listrik. (Liputan6.com/JohanTallo)

Liputan6.com, Jakarta - Pada periode pertama pemerintah Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla, peran Kementerian Perhubungan dinilai cukup baik dalam mengembangkan sektor infrastruktur transportasi dan konektivitas, khususnya di Jakarta dan sekitarnya.

Namun, ada beberapa PR yang harus diselesaikan oleh menteri yang telah dilantik untuk bekerja di periode kedua. Pengamat transportasi Djoko Setijowarno membeberkan, program pengadaan angkutan umum yang terorganisir belum tercapai selama 5 tahun ini.

"Mungkin, yang rada fatal itu angkutan umum. Di era Pak Jokowi, itu dapat dikatakan tidak ada satupun kota yang punya angkutan umum yang bagus, di luar Jakarta (ibu kota). Yang sekarang masih ada itu hanya sisa-sisa era SBY saja," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com ditulis, Minggu (20/10/2019).

Selama ini, Menhub dinilai terlalu fokus pada transportasi online, padahal masyarakat lari ke transportasi online karena angkutan umumnya masih belum memadai.

Begitu pula dengan kehadiran angkutan perintis di daerah-daerah kecil. Angkutan perintis akan jadi penggerak ekonomi daerah tersebut. Padahal, kata Djoko, jalan-jalan di sana sudah bagus, tapi sayangnya angkutan umumnya masih kurang.

Kemudian, Angkutan Sungai, Danau dan Penyebrangan (ASDP) juga harus jadi perhatian khusus untuk Menhub selanjutnya. Berbeda dari transportasi darat, ASDP berperan "menjahit" pulau-pulau di seluruh Indonesia.

"Peran pemerintah untuk angkutan sungai ini masih minim sekali. Banyak, itu, daerah yang menggunakan transportasi air, di Papua Selatan, Merauke, Asmat, Mahakam. Apalagi, kalau musim kemarau begini, tidak bisa jalan (kapal) karena airnya surut. Jadi teknologi kapalnya harus menyesuaikan," ungkapnya.

Saat ini, masyarakat masih mengandalkan kapal-kapal kayu buatan sendiri untuk menyebrangi sungai, sehingga pemerintah diminta untuk menyediakan angkutan sungai yang lebih layak demi berkembangnya ekonomi masyarakat sekitar.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

PT Transjakarta secara resmi memperkenalkan bus listrik ke masyarakat DKI di Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) atau Car Free Day (CFD) di sekitaran Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat, Minggu (5/5/2019).

2 dari 3 halaman

Kemenhub Usul Angkutan Umum Gunakan Mobil Listrik

uji coba bis listrik — Bus listrik TransJakarta melintas di Jalan jenderal Suditman, jakarta, Selasa (10/9/2019). TransJakarta melakukan uji coba tiga bus listrik untuk menguji ketahanan bateri dan beban seberat 16 ton pdi sejumlah jalan protokol ibukota. (HO/Basuki))

Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi mengatakan, pemerintah mendorong pengembangan mobil listrik di Indonesia untuk lebih diterapkan pada transportasi publik sebelum dijual sebagai angkutan pribadi.

"Kemarin saya diskusi dengan beberapa asosiasi, termasuk dengan Gaikindo dan sebagainya, memang kalau kita mengembangkan ini lebih jauh. Saya lebih cenderung mendorong spesifikasi untuk angkutan umum dulu," ujar dia di Jakarta, Jumat (23/8/2019).

Sebagai bentuk implementasi, ia menyatakan, hal itu bisa diterapkan pada berbagai angkutan umum berdaya tampung besar seperti bus.

"Katakan di Jakarta kita gunakan angkutan umum dengan kendaraan listrik. Karena memang sejalan dengan apa yang disampaikan, tadi pak Menteri (Perhubungan) juga mengatakan Trans Jakarta, Damri juga sedang melakukan untuk itu semuanya," tuturnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program KBL berbasis Baterai Untuk Transportasi Jalan, yang turut memangkas harga mobil listrik.

3 dari 3 halaman

Insentif

Pengunjung melihat bus listrik dalam pameran Indotrans Expo 2019 di Jakarta Convention Center (JCC), Jumat (13/9/2019). Pameran tersebut untuk menunjukkan potret keberhasilan pemerintah dalam pembangunan di bidang transportasi, infrastruktur, dan pariwisata. (Liputan6 com/Angga Yuniar)

Harga mobil listrik turun lantaran mendapat berbagai insentif baru yang masih dikaji, seperti Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPnBM) yang akan dihilangkan.

Adapun meski mengalami penurunan harga, nilai jual mobil listrik masih tetap lebih mahal 15 persen dibanding mobil konvensional.

Menindaki hal tersebut, Budi Setiyadi melanjutkan, Kemenhub berupaya serius untuk menempatkan kendaraan listrik sebagai transportasi massal yang bisa digunakan semua kalangan.

"Jadi saya kira beberapa kota besar di Indonesia dan kita merencanakan untuk pengadaan kendaraan-kendaraan bus, atau kemudian ada skema yang by the service dari Dirjen Perhubungan Darat. Mungkin nanti alatnya dan kendaraan juga dari kendaraan bermotor listrik," pungkas dia.