Ekonom Ini Melihat Belum Ada Kebijakan Sri Mulyani yang Berhasil

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, Piter Abdullah, menilai bahwa kinerja Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati selama lima tahun di Pemerintahan Jokowi-JK belum menunjukan hasil.

Beberapa strategi hingga kebijakan yang dilakukan Sri Mulyani belum mampu mengejar target pertumbuhan hingga penerimaan perpajakan.

"Kalau saya melihatnya Menteri Keuangan (Sri Mulyani) strateginya apa? Enggak jelas jujur aja sekarang ini ketidakjelasan strategi," kata Piter saat ditemui di Jakarta, Kamis (17/10/2019).

Dia mencontohkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) beberapa kali tengah memberikan banyak sekali instentif pajak kepada masyarakat hingga pelaku usaha. Namun, sejalan dengan itu, Kemenkeu juga menargetkan penerimaan pajak yang tinggi.

"Kalau insentif diberikan target penerimaan pajak kan tidak bisa dipacu sebesar itu karena bertolak belakang, insentif itu untuk mengurangi penerimaan jadi tidak mungkin dilakukan yang terjadi adalah kebingungan di staf bawah. ini insentif diberikan terus petugas pajaknya gmana?" ungkapnya.

Secara teori, lanjut Piter, apabila pajak ditekan begitu besar maka peluang untuk konsumsi dan investasi dalam negeri akan menurun. Secara otomatis, itu juga akan berdampak terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

"Kalau itu menurun dampaknya terhadap pertumbuhan ekonomi ya negatif. Ini kita perlu kejelasan strategi," jelasnya.

Oleh karena itu, dia menyarankan agar posisi Kementerian Keuangan selanjutnya dapat di isi oleh orang yang tepat. Paling tidak, kata dia, dibutuhkan sosok yang berani mengambil keputusan bijak.

"Menkeu saya butuh orang yang sangat berani ambil keputusan, Menkeu harus berani berhadapan dengan masyarakat dengan DPR, kita perlu orang yang berani pasang badan hadapi persoalan," jelas dia.

* Dapatkan pulsa gratis senilai jutaan rupiah dengan download aplikasi terbaru Liputan6.com mulai 11-31 Oktober 2019 di tautan ini untuk Android dan di sini untuk iOS

2 dari 2 halaman

Posisi Tepat Sri Mulyani

20160929- Menkeu dan Komisi XI Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty-Jakarta- Johan Tallo — Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengikuti rapat kerja (Raker) dengan Komisi XI DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (29/9). (Liputan6.com/Johan Tallo)

Di samping itu, Piter juga memiliki sosok gambaran yang sekiranya tepat untuk mengisi kursi pemerintahan Jokowi Jilid II, utamanya di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebab, pos kementerian itu dianggap paling krusial untuk di isi dengan orang yang tepat, apalagi dinamika perekonomian saat ini tengah bergejolak.

Di mata Piter, sosok Sri Mulyani yang kokoh, serta memiliki wibawa dan kebijakan cemerlang patut berada di kursi Kementerian Perekonomian.

"Makanya saya gak dukung dia di Kemenkeu. cocoknya jadi Menko Perekonomian. Karena butuh menko yang mampu untuk punya pamor, wibawa, aura yang kuat untuk dia bisa kendalikan semua bala tentaranya menteri-menteri. Saya liat Bu Srimul cocok jadi menko," jelasnya.

Reporter: Dwi Aditya Putra

Sumber: Merdeka.com

Empat Menteri Jokowi Bersaksi di Sidang Lanjutan Sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024