Faisal Basri Sebut Pajak Ibarat Tanam Buah, Ada Saat Menyiram dan Memetik

Faisal Basri Sambangi Markas Liputan6.com — Ketua Tim Reformasi Tata Kelola Minyak dan Gas Bumi, Faisal Basri, menjelaskan status Pertamina Trading Energy Limited (Petral) saat berkunjung ke Liputan6.com, Jakarta, Selasa (6/1/2015). (Liputan6.com/Faisal R Syam)

Liputan6.com, Jakarta - Ekonom senior Faisal Basri menyoroti tren penerimaan negara dari pajak yang cenderung menurun dalam beberapa waktu terakhir. Salah satu hal yang menjadi sorotannya yakni banyaknya pekerja lepas seperti supir ojek online (ojol) yang belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Dia mengatakan, suksesnya pertumbuhan pajak itu ibarat menanam buah. Menurutnya, menumbuhkan ekonomi itu sama dengan kiat memetik buah yang ranum seandainya itu berasal dari bibit yang bagus dan dapat disiram secara teratur.

"Teman-teman harus sadari bahwa penerimaan pajak terbesar industri. Nah, kalau industrinya trennya turun terus ya pertumbuhan pajak juga turun," ujar dia saat ditemui di Tjikini Lima Restaurant & Cafe, Jakarta, Selasa (15/10/2019).

Faisal mengapresiasi upaya perusahaan seperti Gojek dan Grab yang bisa memangkas angka pengangguran dengan menarik mitra kerja. Namun, ia menganggap hal tersebut belum efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi berkualitas lantaran belum berperan besar dalam menyumbang pajak.

"Artinya orang yang bekerja bisa bayar pajak. Tapi kalau bekerjanya di Gojek Grab kan enggak ada NPWP-nya. Jadi ekonomi tumbuh berkualitas juga sangat penting," imbuh dia.

Menurutnya, sebuah badan usaha formal bakal melakukan pemotongan pajak pendapatan kepada para pegawainya. Sementara driver ojol berstatus sebagai mitra kerja yang tidak mendapat slip gaji dari perusahaan yang mempekerjakannya.

"Kalau pabrik pertumbuhan niscaya pabrik itu punya nomor usaha formal dia bayar pajak perusahaan, dia bayar PPN, dan (pajak) pegawai-pegawai dari pabrik tinggal dipotong dari gaji. Tapi kalau Gojek enggak ada gajinya, enggak ada slip gajinya," tutur dia.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Menteri Sri Mulyani menyusun RUU Ketentuan dan Fasilitas Perpajakan.

2 dari 2 halaman

Sri Mulyani Buka Potensi Kenakan Pajak pada Robot

Sebelumnya, Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengatakan bahwa pengenaan pajak pada robot bukan sesuatu yang tidak mungkin. Apalagi dengan perkembangan teknologi, di mana sejumlah negara mampu meciptakan robot menyerupai manusia dan memiliki kewarganegaraan.

"Jadi ketika Anda berbicara mengenai pajak untuk robot, saya pikir itu merupakan sesuatu yang nyata, karena Sophia memiliki kewarganegaraan," kata dia di Hotel Borobudur, Jakarta, pada Selasa 17 September 2019.

Seperti diketahui kehadiram Robot Sophia, yang dikembangkan oleh perusahaan berbasis di Hong Kong, Hanson Robotics mendapatkan kewarganegaraan Arab Saudi pada tahun 2017. Sekaligus menjadi robot pertama yang memperoleh kewarganegaraan.

Sri Mulyani mengatakan kehadiran Sophia bisa menjadi salah satu penguat untuk robot agar bisa dikenakan pajak oleh negara yang memberikan kewarganegaraan. Sehingga, ketika robot telah memiliki kewarganegaraan, maka kewajiban untuk membayar pajak pun sudah berlaku.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu pun bertanya-tanya terkait kehadiran Sophia di Indonesia. Sebab sebagai robot yang memiliki kewarganegaraan seharusnya Sophia juga memiliki pasport dan diperiksa oleh petugas imigrasi.

"Saya membayangkan ketika Sophia masuk ke Indonesia, apakah dia memiliki paspor atau tidak. Dan pihak keimigrasian seharusnya sudah memproses paspornya. Jadi, ya, welcome Sophia and welcome to the new world," klakar Sri Mulyani.

Pajak
Sistem Operasi
Pajak adalah pungutan yang diwajib dibayarkan oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah.
Lihat Selengkapnya
Pajak
Faisal Basri
Politisi
Faisal Basri merupakan seorang politikus asal Indonesia
Lihat Selengkapnya
Faisal Basri
Ojek Online