Sinergi Bisnis Bank BRI dan BPD Seluruh Indonesia

Liputan6.com, Jakarta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk melakukan konsolidasi  dengan 27 Bank Pembangunan Daerah (BPD) di seluruh Indonesia. Perluasan aliansi  strategis dengan BPD diwujudkan dengan adanya Gathering antara Bank BRI dengan BPD yang dilaksanakan di Denpasar, Bali, pada Jumat (11/10). Hadir dalam acara tersebut Senior Executive Vice President Treasury and Global Services Bank BRI, Listiarini Dewajanti. 

“Kami berharap kegiatan ini dapat lebih mempererat kerjasama Bank BRI dan BPD dengan  meningkatkan pendalaman pasar keuangan dan terus bertumbuh di tengah kondisi ekonomi yang cukup menantang,” ungkap Listiarini.

Kolaborasi Bank BRI dengan seluruh BPD bertujuan untuk membangun sinergi yang saling menguntungkan, meningkatkan daya saing, efisiensi dan menjawab berbagai tantangan bisnis ke depan. Kerja sama tersebut telah terwujud pada bidang keuangan dan permodalan, transaction banking, pembiayaan, teknologi informasi dan jaringan serta capacity building. 

BRI yang memiliki jaringan terbesar dengan kinerja sangat baik dan tumbuh berkelanjutan mampu memberikan alternatif penempatan dana atau sumber dana kepada BPD untuk pengelolaan likuiditas, sehingga BPD menjadi yang terdepan sebagai motor penggerak pembangunan di tingkat regional. Hal ini tercermin dari adanya peningkatan volume transaksi pasar uang antar bank (PUAB) antara BRI dan BPD sebesar 33% sampai dengan Agustus 2019. 

Selain itu,transaksi GMRA (Global Master Repo Agreement) mengalami kenaikan sebesar 130% dari tahun 2018 ke 2019. Dalam hal pengelolaan aset, BPD dapat berkolaborasi dengan BRI sebagai salah satu Primary Dealer untuk memenuhi kebutuhan transaksi Surat Berharga Negara. 

Di bidang bisnis internasional, bagi BPD yang telah menjadi bank devisa dapat berkolaborasi dengan BRI dalam pengelolaan transaksi valas dan bisnis internasional lainnya melalui jaringan bank koresponden yang dimiliki oleh BRI. “Kami siap bila BPD dapat memanfaatkan jasa bidang investment services kami seperti kustodian, wali amanat dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK),” imbuh Listiarini.

(*)