Sukses

Jelang Pelantikan Presiden, Menperin Ungkap PR di Sektor Industri

Koordinasi lintas sektoral antar industri masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan ke depannya

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Perindustrian (Menperin) Airlangga Hartarto mengutarakan pekerjaan rumah (PR) dan harapan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) jelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Jokowi-Ma'ruf pada 20 Oktober 2019.

Dia bilang, koordinasi lintas sektoral antar industri masih menjadi pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan ke depannya.

Selain itu, pembiayaan industri hingga perkembangan teknologi yang kian cepat juga perlu disongsong dengan baik oleh Indonesia.

"Yang kita evaluasi ada target making Indonesia 4.0 dan ada Perpres yang sedang dalam proses yaitu percepatan industri 4.0 karena dalam diskusi, industri lintas sektoral, sehingga bisa terkoordinasi dengan baik," tuturnya di kantornya, Senin (14/10/2019).

 

"Industri kan butuh pembiayaan selain kebijakan fiskal, jadi untuk pembiayaan industri itu menjadi pr yang tentu perlu didorong," tambah dia.

Menperin juga menegaskan, akan ada banyak lapangan kerja baru yang tercipta sebagai sebab perkembangan industri 4.0.

Karenanya, kemenperin menurutnya akan melakukan pertimbangan-pertimbangan teknis guna memudahkan peraturan perizinan.

Hal ini dilakukan untuk memuluskan aliran sektor investasi yang pada ujungnya untuk meningkatkan daya saing Indonesia di tingkat global.

"Dalam rangka meningkatkan daya saing, akan ada pertimbangan teknis dan kebijakan-kebijakan khusus," pungkas Menperin.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Kemenperin Kebut Pemangkasan 18 Regulasi Sebelum Pelantikan Presiden

Menteri Perindustrian Airlanggar Hartarto menyebutkan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tengah memangkas sebanyak 18 regulasi untuk meningkatkan daya saing.

Hal ini sejalan dengan rencana pemerintah yang mengimbau agar sejumlah kementerian segera menghapus peraturan perizinan yang menghambat kegiatan investasi.

"Kita juga sedang finalisasi penghapusan 18 regulasi dan penyederhanaan 6 peraturan. Mudah-mudahan sebelum Jumat pekan ini sudah beres," tutur dia di kantornya, Senin (14/10/2019).

Dengan kemudahan regulasi, dia bilang, pihaknya berharap Indonesia ke depan dapat semakin berkembang, untuk terus menyesuaikan dengan kebutuhan teknologi di masa-masa mendatang.

"Indonesia memiliki ekonomi transformasi yang berbasis komoditas. Ke depan diharapkan dari basis komoditas bisa menjadi berbasis inovasi," ujarnya.

Adapun hal ini sejalan dengan proyeksi konsultan asing yakni McKinsey dimana 10 tahun ke depan, Indonesia akan masuk negara 10 terbesar ekonomi dunia.

"2030, Indonesia akan jadi negara 10 ekonomi terbesar di dunia," pungkasnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.