Mafia Tanah Hambat Investasi hingga Rp 50 Triliun

Oleh Arthur Gideon pada 11 Okt 2019, 13:51 WIB
Diperbarui 11 Okt 2019, 14:17 WIB
Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Sofyan Djalil menyebutkan praktik mafia tanah telah menghambat kegiatan pembangunan pabrik petrokimia milik PT Lotte Chemical Indonesia dengan nilai investasi Rp 50 triliun di Provinsi Banten.

"Dalam kasus di Banten itu bisa menghambat paling sedikit Rp 50 triliun dan dampaknya luar biasa. Di atas HPL (hak penggunaan lahan), yang dikuasai sejak tahun 1960-an oleh PT Krakatau Steel, tiba-tiba diklaim hak milik seseorang," kata Sofyan dikutip dari Antara, Jumat (11/10/2019).

Sofyan menjelaskan bahwa selain menghambat investasi, pada beberapa kasus lainnya mafia tanah juga telah merugikan masyarakat dan mengeruk keuntungan hingga Rp 200 miliar.

 

2 of 4

10 Perkara

sawah
Ilustrasi luas lahan yang siap digarap para petani.

Dalam kesempatan yang sama, Kasubdit Harta Benda Polda Banten AKBP Sofwan Hermanto menyebutkan bahwa setidaknya ada 10 perkara soal sengketa tanah yang diungkap oleh Polda Banten sepanjang Oktober 2018 sampai Oktober 2019.

Salah satu kasus yang menjadi prioritas untuk diungkap adalah pemalsuan dokumen warkah (sertifikat tanah) dan mengklaim bahwa oknum mafia tanah memiliki HPL atas tanah Krakatau Steel.

Kemudian, surat tersebut dikirimkan kepada Lotte Chemical Indonesia dengan tembusan ke Presiden, Kementerian ATR, Gubernur Banten, Kapolri dan Kapolda Banten. Surat tersebut berisi agar pihak Lotte tidak melakukan aktivitas dan transaksi jual beli.

"Akibat enam surat yang beredar tersebut, dan diterbitkan ke sejumlah instansi dan perusahaan, sehingga mengganggu kegiatan pembangunan di wilayah Banten, dan mengganggu investasi dari Lotte Chemical senilai kurang lebih Rp50 triliun," kata Sofwan.

 

3 of 4

Sertifikat Tanah

Jokowi Bagikan 3.000 Sertifikat Tanah di Pasar Minggu
Presiden Joko Widodo atau Jokowi memberi sambutan saat membagian sertifikat tanah di Pasar Minggu, Jakarta, Jumat (22/2). Jokowi menjawab tuduhan bahwa pembagian sertifikat tanah untuk rakyat tidak ada gunanya. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Oleh karena itu, Kementerian ATR berupaya untuk menyelesaikan persoalan tanah secara sistematik, seperti mempercepat pendaftaran tanah.

Pada 2018, pemerintah telah menerbitkan sertifikat tanah sekitar sembilan juta hektare, kemudian ditargetkan mencapai 10 juta hektare pada 2019.

Presiden Joko Widodo menargetkan pendaftaran tanah dapat selesai seluruhnya pada 2025.

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by