HEADLINE: Tunggak BPJS Kesehatan Tak Bisa Urus SIM dan Paspor, Efektif Naikkan Kepatuhan?

Rizal Ramli, mantan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di Era Presiden Abdurrahman Wahid menolak keras wacana pemberian sanksi tidak bisa mengurus SIM, STNK, paspor dan sertifikat tanah bagi para penunggak iuran BPJS.

Secara prinsip baik bahwa harus ada alat penekan bagi peserta BPJS patuh membayar, tapi harus diingat bahwa kendaraan bermotor roda dua bagi masyarakat adalah alat produksi. "Kasihan tukang ojek, karyawan usaha kecil yang naik motor pergi bekerja," kata Rizal.

Pengamat asuransi, Hotbonar Sinaga menilai sanksi administratif berupa tidak mendapat pelayanan publik tertentu bagi yang menunggak iuran BPJS Kesehatan sangat tidak manusiawi.

"Itu sih cara yang kurang manusiawi walau mungkin efektif. Direksi mesti cari cara lain yang inovatif dong. Sekalian aja pakai debt collector yang bertentangan dengan Pancasila. Kalau untuk perusahaan yang nunggak, bukan individu bolehlah ngancam seperti itu," tuturnya kepada Liputan6.com.

Senada, Ketua Bidang Advokasi BPJS Watch Timboel Siregar menuturkan BPJS Kesehatan sebaiknya meningkatkan mutu pelayanan terlebih dahulu untuk menggugah masyarakat disiplin membayar iuran.

"Saya mendukung adanya sanksi tidak dapat layanan publik, tapi sebelum memberikan sanksi tersebut hendaknya BPJS kesehatan meningkatkan pelayanannya kepada peserta sehingga masyarakat tergugah untuk disiplin membayar iuran," ujarnya kepada Liputan6.com.

"Ini yang utama, karena sustainability kesadaran membayar iuran akan terjadi. Kalau hanya mengandalkan sanksi PP 86 saja maka tidak menjamin keberlanjutan kesadaran membayar iuran. Bisa saja ketika mau ngurus SIM dibayar dulu tunggakannya, tapi setelah itu menunggak lagi karena SIM kan 5 tahun sekali," tambah dia.

Timboel pun berharap, pemerintah serius dalam menangani masalah yang membelenggu BPJS Kesehatan.

"Saya berharap presiden memberikan evaluasi atas kinerja lembaga, kementerian dan pemda terkait dengan dukungan mereka kepada JKN," kata dia.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana pemberian sanksi untuk penunggak iuran Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, berupa tidak bisa memperpanjang surat izin mengemudi (SIM) dan paspor kurang tepat.

Wakil Ketua YLKI Sudaryatmo mengatakan, rencana sanksi penunggak iuran BPJS Kesehatan tersebut tidak akan efektif membuat efek jera, sebab tidak semua orang memiliki SIM dan paspor.

"Kan perpanjang paspor dan SIM itu juga setiap 5 tahun sekali," kata Sudaryatmo, saat berbincang dengan Liputan6.com.

Menurut Sudaryatmo, jika sanksi tersebut diterapkan akan menimbulkan persoalan baru. Masyarakat akan sulit mendapat layanan dan mengurangi pendapatan negara. "Itu menimbulkan persoalan baru ketika orang bayar pajak tidak bisa dapat layanan," ujar dia.

Ketua Konfederasi Persatuan Buruh Indonesia (KPBI) Ilham Syah menyatakan, jika wacana tersebut benar terlaksana, maka artinya negara telah menindas rakyat.

"Kalau benar wacana ini muncul dan direalisasikan oleh pemerintah, artinya pemerintah memaksa rakyat dan memberikan sanksi jika tidak melakukan," ungkapnya saat dihubungi Liputan6.com.

Ilham kemudian mempertanyakan substansi dari BPJS Kesehatan sendiri. Negara harusnya memberikan fasilitas penunjang kesehatan secara gratis kepada masyarakat, bukan malah mengambil dari rakyat. Apalagi sampai menggunakan alat negara untuk melakukan tindakan represif.

"Jadi ini konsepnya seperti apa? Pajak kesehatan atau jaminan kesehatan? Kesehatan itu harusnya gratis, negara berkontribusi sebaik-baiknya pada rakyat karena rakyat juga sudah taat bayar pajak. Bukannya malah membuat kesehatan menjadi industri," ungkapnya.

Rizal Ramli meminta sebaiknya solusi atas defisit keuangan di BPJS Kesehatan, tidak membebani masyarakat yang masuk kategori golongan miskin dan masyarakat golongan yang nyaris miskin.

Sebab, bagi rakyat pada kedua golongan itu, fokus utama mereka adalah mencari makan untuk hidup sehari-hari. "Dan hasil kerja mereka juga mungkin hanya cukup untuk makan sehari-sehari itu," kata Rizal.

Dia mengusulkan agar pemerintah melindungi masyarakat dari kedua golongan itu, karena masuk kategori yang paling rentan secara ekonomi.

Dalam hal BPJS Kesehatan untuk para pekerja, lanjutnya, beban untuk komposisi iuran perusahaan dinaikkan untuk menolong karyawan yang gajinya pas-pasan.

"Beban iuran dari perusahaan dinaikkan, apalagi kalau perusahaannya untung. Sehingga beban persentase untuk karyawan tidak begitu besar memotong gajinya yang sudah pas-pasan."

Karena kesehatan itu adalah hal yang paling penting dan juga menjadi tugas negara mengurusnya, dia mengusulkan agar pajak di sektor kesehatan juga ditekan menjadi lebih rendah.

"Pajak impor peralatan kesehatan, pajak impor obat, pajak pabrik obat, dan lain-lain di sektor ini harus lebih rendah agar mereka yang punya rumah sakit, tidak menarik biaya yang tinggi kepada pasien." kata dia.

Guru besar dari Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Profesor Budi Hidayat, mengakui jika JKN yang diselenggarakan BPJS Kesehatan merupakan asuransi kesehatan sosial yang sifatnya wajib. Dengan prinsip yang dijalankan adalah gotong royong.

Sanksi juga menjadi salah satu bagian dari kewajiban tersebut. Namun saat ini pemerintah belum memiliki regulasi yang kuat untuk menerapkan kebijakan mengenai sanksi tersebut.

"Saat ini memang wajib untuk semua penduduk. Masalahnya kita belum punya instrumen untuk mendaratkan kebijakan tersebut, karena ada kelompok dan sektor tertentu yang tidak bisa dibidik. Sektor informalnya tidak teroganisir," jelas dia, mengutip Antara.

Lebih lanjut, dia menilai pemerintah memiliki pekerjaan besar untuk mengubah pola pikir penduduk Indonesia agar mau membayar iuran.

Tantangan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) ke depan adalah menjadikan produk jaminan kesehatan yang wajib namun dicari banyak orang karena memberikan benefit yang luar biasa.