Sukses

Imbas Kerusuhan Wamena, 10 Kantor Pemerintah Rugi Rp 25,6 Miliar

Kementerian PUPR bersama TNI AD akan melakukan rehabilitasi usai kerusuhan Wamena agar penanganannya lebih cepat dan memiliki kualitas mutu yang baik.

Liputan6.com, Jakarta - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah mendapat instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk melaksanakan perbaikan fasilitas umum, gedung pemerintahan, toko, dan rumah penduduk yang rusak akibat kerusuhan Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua, pada 29 Agustus 2019 lalu.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, Kementerian PUPR bersama TNI AD akan melakukan rehabilitasi usai kerusuhan Wamena agar penanganannya lebih cepat dan memiliki kualitas mutu yang baik.

Pasca kejadian, Menteri Basuki langsung menugaskan Direktur Jenderal Penyediaan Perumahan Khalawi Abdul Hamid, Direktur Rumah Khusus Ditjen Penyediaan Perumahan Christ Robert Marbun, dan Kepala Pusat Pengembangan Sarana dan Prasarana Pendidikan, Olahraga, dan Pasar Ditjen Cipta Karya Iwan Suprijanto untuk kunjungan lapangan bersama TNI AD serta melakukan pendataan atas infrastruktur yang rusak di Wamena.

 

Dari hasil identifikasi sementara yang dikeluarkan Kementerian PUPR pada Kamis (10/10/2019), sebanyak 10 kantor pemerintahan mengalami rusak berat dan 8 rusak ringan akibat kerusuhan Wamena.

Adapun 10 kantor pemerintahan yang rusak berat antara lain Kantor Sekretaris Daerah Kabupaten Jayawijaya, Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Gedung Bappeda, Kantor Inspektorat, gedung Dinas Informasi dan Komunikasi, dan Kantor Satpol PP.

Kemudian, Kantor Badan Lingkungan Hidup, Kantor PLN, KUA, dan Kantor Dinas Perhubungan. Berdasarkan data Dinas PUPR Kabupaten Jayawijaya, perkiraan kerugian atas kerusakan 10 kantor pemerintahan tersebut sebesar Rp 25,6 miliar.

Selain kantor pemerintahan, menurut hasil identifikasi sementara, sebanyak 26 sarana pendidikan, 450 ruko dan 165 unit rumah warga mengalami rusak ringan serta 220 unit kendaraan rusak atau terbakar.

Untuk penanganan pasar, Kepala Pusat PPSOP Iwan Suprijanto mengatakan, Kementerian PUPR akan menugaskan kontraktor swasta ataupun BUMN untuk melakukan penanganan keadaan darurat.

"Yang perlu segera dan bersifat mendesak untuk dipulihkan adalah rumah dan fasilitas perekonomian. Untuk rumah, kami mengusulkan melalui skema BSPS (Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya)," kata Iwan.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Kementerian PUPR Segera Bangun Kembali Wamena Pasca-Kerusuhan

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyatakan siap membangun kembali Kabupaten Wamena, Papua, pasca kerusuhan beberapa waktu lalu. Basuki menyebut pihaknya bekerja sama dengan Zeni TNI agar pengerjaannya lebih cepat.

"Dampak dari kerusuhan Wamena, kami dari Kementerian PUPR ditugaskan Pak Presiden sejak awal, kami sudah kirim tim besar," ujar Basuki usai dipanggil Presiden Jokowi di Istana Merdeka Jakarta, Selasa (8/10/2019).

Basuki menjelaskan bahwa hingga kini tercatat ada 10 kantor pemerintahan yang mengalami kerusakan berat. Sementara, 8 kantor dan 26 sarana pendidikan rusak ringan akibat kerusuhan di Wamena.

"Ada 10 kantor pemerintah yang rusak berat, seperti kantor Badan Pengelola Keuangan, Rektorat, Diskominfo, Satpol PP, BLH, PLN, dan Dishub," jelasnya.

Selain itu, 450 ruko dan 165 rumah di Wamena juga mengalami kerusakan. Menurut Basuki, kerusukan tersebut sebagian besar karena terbakar.

3 dari 3 halaman

Libatkan Pengusaha Lokal

Dia menuturkan bahwa saat ini telah mulai dilakukan pembersihan lahan terhadap bangunan yang rusak berat. Basuki menyebut pembangunan kembali rumah, ruko, hingga fasilitas umum akan ditangani Kementerian PUPR dan melibatkan pengusaha lokal.

"Pelaksanaan dengan material lokal, pengusaha lokal, dan pelaksanaan dibantu oleh TNI," kata dia.

Seperti diketahui, kerusuhan di Wamena terjadi pada Senin, 23 September 2019. Kerusuhan di Wamena selain menewaskan 32 orang juga menyebabkan 72 orang terluka serta ratusan rumah dan kantor pemerintah dibakar dan dirusak massa.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.