Pacu Pertumbuhan Ekonomi Agar Korporasi Tidak Gagal Bayar Utang

Oleh Septian Deny pada 05 Okt 2019, 20:47 WIB
Rizal Ramli

Liputan6.com, Jakarta - Mantan Menko Perekonomian pada masa Presiden Abdurahman Wahid dan mantan Menko Maritim Kabinet Kerja Presiden Joko Widodo, Rizal Ramli, menegaskan seharusnya tim ekonomi pemerintah kerja keras memacu pertumbuhan ekonomi lebih tinggi. Ini agar ekonomi membaik dan korporasi swasta sanggup membayar utang dan tidak gagal bayar.

"Resiko gagal bayar utang swasta itu selain karena over ekspansif, tapi juga karena ekonomi yang melambat, dengan perkiraan pertumbuhan di bawah 5 persen," kata Rizal Ramli di Jakarta, Sabtu (5/10/2019).

Solusi yang harus diupayakan, lanjut dia, adalah kerja keras memacu pertumbuhan ekonomi jadi lebih tinggi, sehingga usaha swasta membaik dan mereka tidak gagal membayar utang.

Selain mendesak agar pemerintah fokus memacu pertumbuhan ekonomi dan menciptakan situasi yang kondusif untuk investasi, Rizal juga mempertanyakan resiko gagal bayar utang pemerintah.

"Utang pemerintah ada resiko tidak? Tolong jujur deh, please," kata Rizal Ramli.

Sebagaimana ramai diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani, mengingatkan para perusahaan swasta akan adanya resiko gagal bayar utang.

"Mereka harus meningkatkan kehati-hatian, apakah kegiatan korporasi akan memunculkan revenue stream seperti semula," kata Sri Mulyani di Jakarta, Selasa 1 Oktober 2019.

Kementerian Keuangan, kata Sri Mulyani, akan terus memonitor utang korporasi swasta dan juga utang sejumlah perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

 

2 of 3

Rizal Ramli: Jokowi Harus Kembalikan Kepercayaan Publik

Ekspresi Rizal Ramli Saat Penuhi Panggilan KPK
Mantan Menko Ekuin sekaligus Ketua KKSK periode 2000-2001, Rizal Ramli menyapa awak media saat tiba memenuhi panggilan penyidik di Gedung KPK, Jakarta, Jumat(11/07/2019). Rizal Ramli diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sjamsul Nursalim. (merdeka.com/Dwi Narwoko)

Melihat banyaknya aksi massa yang terjadi belakangan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi dinilai tengah mengalami krisis kepercayaan. Hal tersebut disampaikan oleh ekonom dan politisi Rizal Ramli.

Meski begitu, Rizal mengatakan, masalah itu masih bisa diatasi apabila mantan Wali Kota Solo tersebut mampu membalikkan situasi dengan membangun kredibilitas, sehingga mampu mengembalikan kepercayaan publik dan dapat menunjukkan keberpihakan tegas kepada rakyat.

"Untuk mengembalikan kondisi menjadi kondusif saya gunakan istilah Trisula, yakni kredibilitas, trust atau kepercayaan, dan keberpihakan. Pak Jokowi masih ada kesempatan untuk menunjukkan dirinya sebagai pemimpin yang peduli pada rakyat kalau ia mampu memperlihatkan kredibilitasnya, sehingga ia dapat kembali dipercaya masyarakat dengan membuktikan kebijakan yang dibuatnya secara nyata memang berpihak pada rakyat," ujar Rizal melalui keterangan tertulisnya, Kamis (26/9/2019).

Menurut mantan Menko Maritim itu, Kredibilitas adalah sikap Presiden Jokowi yang tegas dalam menindak para bawahannya yang telah mengkhianati rakyat.  

"Selama ini kredibilitas Pak Jokowi rusak, sebagian besar, akibat ulah para orang di sekitarnya. Sikap orang-orang di sekitarnya telah mendegradasi Jokowi, karena terlalu mengutamakan kepentingan bisnis dan kelompoknya ketimbang kepentingan rakyat banyak," kata mantan anggota Tim Panel Ekonomi PBB itu.

Dia mencontohkan, dalam bidang hukum, kredibilitas Jokowi rusak akibat adanya pejabat yang mempermainkan hukum demi kepentingan dirinya atau membela kelompoknya.

"Kita bisa lihat banyak kasus hukum yang mandek karena terkait dengan kepentingan dari kelompok politik di sekitar Pak Jokowi," tutur Rizal Ramli.

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓