DPR Baru Harus Peka pada Aturan yang Berdampak ke Ekonomi

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 01 Okt 2019, 19:15 WIB
Diperbarui 01 Okt 2019, 20:17 WIB
Jokowi Bersama Menteri Kabinet Kerja Hadiri Pelantikan Anggota DPR, MPR, dan DPD

Liputan6.com, Jakarta Pengusaha mendesak agar anggota DPR/MPR baru periode 2019-2024 dapat lebih peka terhadap segala rumusan kebijakan yang punya dampak besar bagi sektor perekonomian.

Wakil Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Widjaja Kamdani berharap, agar koordinasi antara pemerintah dengan para wajah baru di bangku DPR bisa lebih padu, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk menarik modal asing.

"Kami berharap DPR yang baru bisa bekerjasama dengan pemerintah di berbagai level untuk menciptakan iklim kebijakan investasi dan usaha nasional yang transparan, berdaya saing dan konsisten dengan arah reformasi kebijakan ekonomi nasional, yang diperlukan oleh pelaku usaha juga untuk menarik investor asing," ungkapnya kepada Liputan6.com, Selasa (1/10/2019).

Wanita yang juga berposisi sebagai Wakil Ketua Umum Kadin ini meminta agar DPR baru punya prioritas kebijakan yang prudent sesuai dengan kebutuhan percepatan reformasi ekonomi nasional dan berdaya saing di level global.

"Selama 5 tahun terakhir kami melihat bahwa banyak agenda reformasi kebijakan ekonomi nasional yang terhambat pelaksanaannya, atau tidak menunjukkan hasil yang diharapkan pelaku usaha karena perlunya perubahan UU," papar dia.

Selain itu, ia menilai proses di DPR selama ini masih kurang transparan dan cenderung tidak menganalisis dampak ekonomi kepada cost of doing business di Indonesia.

"Harmonisasi dengan kebijakan-kebijakan lain yang ada atau komitmen Indonesia di level global lama diproses tanpa ada konsultasi dengan stakeholders, bahkan cenderung dipolitisasi," cibirnya.

"Ini harus dikoreksi dan dikembalikan ke jalur yang benar, karena saat ini kita punya urgensi yang sangat tinggi untuk menunjukkan ada perubahan iklim usaha dan iklim investasi yang secara signifikan bisa mempermudah proses kegiatan usaha serta realisasi investasi di Indonesia," dia menambahkan.

Oleh karenanya, Shinta menekankan agar para dewan perwakilan terpilih dapat lebih peka dan bijak dalam mengeluarkan regulasi, sehingga terhindar dari risiko resesi pada periode mendatang.

"Untuk itu, kami berharap DPR yang baru bisa lebih sensitif dan bijak dalam mengeluarkan UU yang mendukung kebutuhan reformasi kebijakan ekonomi nasional. Itu agar pertumbuhan ekonomi nasional di periode-periode mendatang yang memiliki risiko resesi lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya bisa terjaga stabilitas dan pertumbuhannya, dan Indonesia tidak terseret dampak negatif gejolak ekonomi global," imbuhnya.

2 of 2

Rachmat Gobel, dari Pengusaha ke Kursi Pimpinan DPR

Rachmat Gobel.
Menteri Perdagangan Periode 2014 - 2019 Rachmat Gobel. (Liputan6.com/Andrian Martinus Tunay)

Pengusaha Rachmat Gobel ditunjuk menjadi wakil ketua DPR RI periode 2019-2024 melalui Partai Nasional Demokrat (Nasdem). 

Rachmat Gobel merupakan mantan Menteri Perdagangan di Kabinet Kerja. Namun dia hanya bertahan selama 10 bulan di kabinet sebelum akhirnya diganti oleh Thomas Lembong.

Di luar politik, Rachmat Gobel adalah salah satu pebisnis sukses di Indonesia. Menurut laporan Globe Asia tahun lalu, ia memiliki kekayaan hingga USD 240 juta.

Kesuksesannya berasal dari PT Gobel International yang bermitra dengan Matsushita Electric Industrial sejak tahun 1960. Matsushita kini dikenal sebagai Panasonic Corporation.

Rachmat Gobel merupakan generasi kedua dari Dinasti Gobel yang merupakan pemilik grup Gobel. Dia merupakan kelahiran Jakarta, 3 September 1962. Anak kelima dari pasangan Thayeb Mohammad Gobel dan Annie Nento Gobel. 

Selain itu, Rachmat Gobel juga terkenal aktif di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia dan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) sebagai wakil ketua.

Dalam berbisnis, Rachmat Gobel juga memerhatikan isu lingkungan hijau dan merupakan tokoh dari Masyarakat Energi Terbarukan Indonesia (METI).

Rapat Konsultasi di DPR telah menyepakati sejumlah nama pimpinan DPR Periode 2019-2024. Hasilnya posisi Ketua DPR akan diisi oleh Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani.

"Puan Maharani ketuanya," kata Pimpinan sementara DPR, Abdul Wahab Dalimunthe di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (1/10/2019).

Dia juga menyebutkan nama Wakil Ketua DPR yang akan mendampingi Puan Maharani. Diantaranya, Wakil Ketua DPR dari Gerindra Sufmi Dasco Ahmad, Wakil Ketua DPR dari Nasdem Rahmat Gobel, dan Wakil Ketua dari Golkar Aziz Syamsuddin. Sedangkan PKB belum menyerahkan nama pimpinan DPR.

"PKB belum. Jadi nanti satu jam lagi baru (menyerahkan nama)," ungkapnya.

Setelah disepakati, para pimpinan yang terpilih itu akan segera dilantik pada pukul 19.00 WIB. Pelantikan akan dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA)."Mahkamah Agunglah," jelas dia.

Lanjutkan Membaca ↓

Live Streaming

Powered by