Menaker Hanif Dhakiri Rilis Platform Digital Pelayanan Satu Pintu

Oleh Maulandy Rizky Bayu Kencana pada 27 Sep 2019, 12:40 WIB
Diperbarui 27 Sep 2019, 12:40 WIB
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri merilis satu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan.
Perbesar
Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri merilis satu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan.

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Hanif Dhakiri merilis satu ekosistem digital yang menjadi platform bagi segala jenis layanan publik dan aktivitas bidang ketenagakerjaan di pusat dan daerah. Ekosistem digital tersebut bernama Sistem Informasi Ketenagakerjaan atau Sisnaker.

Acara peluncuran berlangsung di Gedung Serba Guna Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) di Jakarta, Jumat (27/9/2019). Pada waktu dan tempat yang sama, turut ditampilkan 45 foto capaian kinerja Kemenaker selama periode 2014-2019.

Hanif menyampaikan, peluncuran Sisnaker ini penting sebagai salah satu bentuk pelayanan Kemenaker dalam memberikan single service. Ini lantaran core bisnis Kemnaker adalah pelayanan dan perlindungan stakeholder terkait.

"Saya ingin mengapresiasi peluncuran Sisnaker hari ini sebagai suatu terobosan Kemnaker untuk memberikan single service, pelayanan tunggal di Kemnaker," ujar dia.

"Kalau bicara mengenai web dan portal informasi, kita ada lebih dari 85 website beragam informasi. Ibarat pintu, pintunya banyak sekali. Kalau orang masuk ke beberapa layanan, masuknya berkali-kali data, enggak efisien," tambahnya.

Dia menganggap, kehadiran Sisnaker ini sangat penting agar masyarakat bisa mendapat pelayanan yang baik, prima dan real time untuk bisa mengakses seluruh pelayanan Kemnaker yang berjumlah 16 layanan. Mulai dari pencari kerja, kementerian/lembaga, perusahaan, dan lain-lain.

"Semua ini akhirnya dilakukan secara terintegrasi dengan kementerian/lembaga terkait. Saya minta seluruh jajaran di kemnaker untuk segera menyelesaikan proses integrasinya. Jangan sampai ada platform yg beda-beda. Misal dengan BNP2TKI, Bank Indonesia, dan sebagainya. Ke depan harus dipastikan terus berjalan, kita mulai dengan pelayanan tunggal," pintanya.

2 dari 3 halaman

Menaker Hanif Dhakiri Kenalkan Kartu Pra Kerja di Forum G20

Cara Menaker Hanif Bangkitkan Motivasi SMK Bekasi
Perbesar
Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mendorong siswa Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tak perlu cemas dan khawatir menghadapi persaingan revolusi industri 4.0.  

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri kenalkan Program Kartu Pra Kerja kepada negara-negara Anggota G20. Program yang akan berjalan pada tahun 2020 ini disebut Menaker sebagai sebuah kemudahan yang diberikan kepada pencari kerja, fresh graduate, dan korban PHK sebagai dampak dari digital ekonomi dan revolusi industri di tempat kerja.

Nantinya, masyarakat yang mendapat Kartu Pra Kerja akan mendapat fasilitas pelatihan untuk meningkatkan keterampilan atau alih keterampilan dan akan mendapat insentif setelah mengikuti pelatihan kerja.

“Para pemegang kartu ini, akan diberikan hak untuk mengakses pelatihan kerja secara gratis di Balai Latihan Kerja,” kata Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri saat menyampaikan Statement Country Session 2: Demographic Change (Youth Employment/Pekerja Muda) di Forum G20 Labour Ministers' Meeting (G20 LEMM), Matsuyama, Jepang (1/9).

Menaker Hanif menjelaskan penguatan kompetensi SDM menjadi strategi yang diterapkan Pemerintah Indonesia untuk menghadapi berbagai tantangan ketenagakerjaan. Kartu Pra Kerja yang di dalamnya memberikan pelatihan kerja, disebutnya sebagai salah satu strategi peningkatan kompetensi tersebut.

"Pemerintah terus memperbaiki ekosistem ketenagakerjaan guna mendorong penciptaan lapangan kerja yang lebih banyak dan lebih baik, serta mengurangi pengangguran usia muda. Ini juga akan membawa manfaat bagi tenaga kerja yang pada akhirnya meningkatkan produktivitas perusahaan dan daya saing nasional,” ujarnya.

Selain Kartu Pra Kerja, Menaker juga menjelaskan upaya-upaya peningkatan kompetensi SDM lainnya khususnya bagi pekerja muda antara lain kebijakan pelatihan berbasis kompetensi yang inklusif atau tidak mempersyaratkan (batasan) usia maupun latar belakang pendidikan, revitalisasi BLK, pelatihan softskill di BLK guna mengantisipasi pekerjaan-pekerjaan baru di era Revolusi Industri 4.0, serta program pemagangan berbasis jabatan.

“Pemagangan ini merupakan salah satu upaya untuk mengatasi ketidaksesuaian antara kompetensi yang dimiliki oleh pencari kerja dengan kualifikasi yang dipersyaratkan oleh pasar kerja/dunia industri, yang dilaksanakan baik di dalam maupun luar negeri,” terangnya.

Lebih lanjut pemerintah terus berupaya untuk mengurangi mismatch output pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja melalui kerja sama dan kolaborasi industri dan dunia usaha dengan dunia pendidikan dan pelatihan.

 

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓