Anggota BPK Terpilih Diminta Berani Perangi Korupsi

Liputan6.com, Jakarta - DPR telah mengesahkan lima calon anggota baru Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk periode 5 tahun ke depan. Empat orang diantaranya berasal dari partai politik (parpol), bahkan ada yang duduk di kursi DPR RI.

Lantas, apakah orang-orang terpilih itu laik untuk menjadi anggota BPK pada periode 2019-2024?

Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Piter Abdullah Redjalam menilai, setiap orang boleh saja mengajukan diri untuk bergabung dengan BPK. Asalkan yang bersangkutan memiliki integritas, kemampuan serta pengalaman teknis audit yang memadai.

"Sebenarnya oke-oke saja orang partai menjadi pemimpin BPK, asalkan yang bersangkutan memiliki profesionalitas ditunjang kemampuan teknis yang memadai, serta dilengkapi track record yang mendukung," ujar dia kepada Liputan6.com, Kamis (26/9/2019).

Namun, ia berpendapat, beberapa calon anggota terpilih memiliki kriteria yang dimaksud. Sebab, dua dari lima orang tersebut belum pernah bersinggungan dalam urusan audit keuangan di BPK.

"Saya meragukan hal-hal ini dipenuhi secara lengkap oleh mereka yang terpilih saat ini. Khususnya untuk kriteria integritas dan kemampuan teknis audit," cibir dia.

Piter kemudian menyoroti fungsi BPK dalam upaya memerangi korupsi. Dia menyatakan, para pemimpin di lembaga tinggi negara itu sejauh ini belum bisa memenuhi peran tersebut.

"BPK terkesan tidak melakukan apa-apa dalam pemberantasan korupsi, kalah jauh dibandingkan kiprah KPK. Padahal secara power kewenangan BPK sebenarnya lebih tinggi. BPK adalah lembaga tinggi negara yang sejajar dengan presiden," tuturnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: