Jual Premium Melebihi Harga Eceran, Pertamina dapat Rp 234,82 Miliar

Oleh Pebrianto Eko Wicaksono pada 19 Sep 2019, 15:14 WIB
Pertamax Cs Turun Harga

Liputan6.com, Jakarta - PT Pertamina (Persero) mendapat kelebihan penerimaan atas penjualan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Premium di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali) ‎sebesar Rp 234,82 miliar.

Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman mengatakan, sesuai dengan arahan Menteri Keuangann kelebihan pendapatan dari penjualan Premium dengan harga yang lebih tinggi dari pemerintah akan tetap menjadi milik Pertamina, untuk menggantikan kekurangan bayar subsidi pemerintah ke Pertamina.

"Ini sudah ada Surat dari Menteri keuangan dinyatakan, kekurangan dan kelebihan penerimaan dari hasil penjualan JBKP Premium Jamali sebagai kekurangan dan kelebihan penerimaan Pertamina,"‎ kata Fajriyah, saat berbincan dengan Liputan6.com, di Jakarta, Kamis‎ (19/9/2019).

Fajriyah mengungkapkan, hasil penjualan Premium dengan harga di atas ketetapan pemerintah lebih kecil, dibanding dengan kekurangan pembayaran subsidi pemerintah ke Pertamina.

"karena justru sebenernya yang kekurangan dari pemerintah jauh lebih besar," tuturnya.

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (18/9/2019). Pertamina memperoleh kelebihan penerimaan sebesar Rp234,82 miliar, ‎‎ atas penjualan Premium di wilayah Jamali melebihi harga jual yang ditetapkan pemerintah.

Akibat dari kelebihan harga jual, maka konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP Premium lebih tinggi Rp100 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.

Atas temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direksi PT Pertamina (Persero) agar menyetorkan kelebihan penerimaan atas penjualan JBKP Premium di wilayah Jamali sebesar Rp234,82 miliar ke kas negara.

2 of 4

BPK Temukan Pertamina Jual Premium di Atas Harga Resmi

20150930-Pom Bensin-BBM-SPBU-Jakarta
Aktivitas pengisian BBM di SPBU Cikini, Jakarta, Rabu (30/9/2015). Menteri ESDM, Sudirman Said menegaskan, awal Oktober tidak ada penurunan atau kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik itu bensin premium maupun solar. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dalam pemeriksaannya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan bahwa PT Pertamina (Persero) telah menjual Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan (JBKP) Jenis Premium di atas harga yang ditetapkan pemerintah. Penjualan BBM Premium di atas harga yang ditetapkan tersebut dilakukan di wilayah Jawa Madura Bali (Jamali).

Dikutip dari Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2019, di Jakarta, Rabu (18/9/2019), Pertamina memperoleh kelebihan penerimaan sebesar Rp 234,82 miliar atas penjualan Premium di wilayah Jamali. Kelebihan penerimaan tersebut karena adanya harga jual yang di atas yang ditetapkan pemerintah. 

Akibat dari kelebihan harga jual, maka konsumen di wilayah Jamali membeli JBKP Premium lebih tinggi Rp 100 per liter dari harga jual eceran yang ditetapkan pemerintah.

Atas temuan tersebut, BPK telah merekomendasikan Direksi PT Pertamina (Persero) agar menyetorkan kelebihan penerimaan atas penjualan JBKP Premium di wilayah Jamali sebesar Rp 234,82 miliar ke kas negara.

3 of 4

Minyak Tanah

Mengintip Kilang Minyak Sei Pakning Milik Pertamina
Area kilang minyak RU II Sei Pakning, Bengkalis, Riau (17/10). Minyak di kilang Sei Pakning memproduksi solar dan gerosin. Solar dan minyak tanah tersebut didistribusikan ke Dumai, pembangkit PLN dan masyarakat sekitar. (Liputan6.com/Yulia)

Selain temuan atas penjualan Premium, dalam IHPS I Tahun 2019 juga ‎menemukan kekurangan penerimaan Pertamina atas penyaluran Jenis Bahan Bakar Tertentu (JBT) minyak tanah tahun 2018 sebesar Rp 243,67 miliar tidak termasuk PPN atau sebesar Rp 268,04 miliar termasuk PPN.

Kekurangan tersebut merupakan akibat dari penerapan Keputusan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 62K/10/MEM/2019 yang mengubah harga indeks pasar dan harga dasar jenis bahan bakar minyak tertentu (JBT) minyak tanah dan berlaku surut sejak 1 Januari 2018, sehingga mempengaruhi nilai JBT subsidi minyak tanah tahun 2018.

‎‎Atas temuan tersebut, BPK meminta Direksi Pertamina agar berkoordinasi dengan Menteri Keuangan, Menteri ESDM dan Menteri BUMN, terkait kebijakan pengaturan kekurangan penerimaan dalam kegiatan penyaluran JBT Minyak Tanah tahun 2018 sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku. 

4 of 4

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓