Strategi Sri Mulyani agar Indonesia Bisa Keluar dari Jebakan Kelas Menengah

Oleh Liputan6.com pada 18 Sep 2019, 20:39 WIB
20160929- Menkeu dan Komisi XI Evaluasi Pelaksanaan Tax Amnesty-Jakarta- Johan Tallo

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, Indonesia perlu mewaspadai jebakan pendapatan menengah alias middle income trap. Dia pun menyebut sejumlah strategi agar Indonesia dapat terhindar dari jebakan tersebut.

"Saat ini Indonesia ada di dalam tingkat pendapatan ekonomi menengah, namun untuk bisa meningkatkan pendapatan kita yang tinggi banyak faktor yang harus kita waspadai dan kita hindari agar Indonesia tidak menjadi negara yang berhenti pada middle income trap," kata Sri Mulyani, Jakarta, Rabu (18/9/2019).

Salah satu langkah yang perlu dilakukan yakni memperbaiki kesenjangan. Juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

"Kita harus tidak hanya menekan sisi permintaan yaitu konsumsi, investasi, goverment spending, ekspor, dan impor. Namun kita juga harus memberikan perhatian pada sisi produksi dan suplainya," ujar dia.

Selain itu, Pemerintah akan berupaya mengoptimalkan bonus demografi yang diperoleh Indonesia. Banyaknya penduduk berusia produktif harus dimanfaatkan dan dioptimalkan dengan cara memperkuat pengembangan SDM.

 

2 of 2

Bonus Demokrasi

Sri Mulyani Letakkan Batu Pertama Pembangunan Indonesia Financial Center
Menkeu Sri Mulyani memberi sambutan saat seremonial pembangunan Kantor Pusat Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta, Selasa (2/4). Gedung Indonesia Financial Center diperuntukkan bagi OJK dan Kementerian Keuangan. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

"Oleh karena itu di dalam konteks opportunity atau kesempatan ini kita harus mampu menggunakan bonus demografi ini dengan melakukan investasi di bidang SDM untuk meningkatkan produktivitas," tegas dia.

"Kita juga harus mampu meningkatkan kemampuan inovasi dan penggunaan teknologi di dalam rangka untuk menghindarkan Indonesia dari perangkap pendapatan menengah atau middle income trap," imbuhnya.

Perbaikan di sisi birokrasi dan kebijakan harus terus dilakukan. Dengan demikian kebijakan yang dikeluarkan pemerintah memberi dampak positif untuk mendorong perekonomian.

"Jangan sampai birokrasi menjadi sumber persoalan dan bukan menjadi sumber solusi dari persoalan fundamental dan struktural dari perekonomian Indonesia," ujar dia.

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

Lanjutkan Membaca ↓