Pembangunan Infrastruktur di Daerah Masih Bergantung dari APBN

Oleh Liputan6.com pada 18 Sep 2019, 18:10 WIB
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan terdapat sejumlah daerah yang sebenarnya mampu membangun infrastruktur tanpa tanpa harus menunggu kucuran APBN. Sayangnya tidak semua daerah yang mampu itu mau mencari pendanaan selain dari APBN.

"Saat ini kami melihat rasio pemerintah daerah yang mampu dan mau melakukan pinjaman ke PT SMI hanya 16 persen dari Pemda-pemda yang sebetulnya mereka eligible atau bisa," kata dia, dalam 'Orientasi Anggota DPD Terpilih Periode 2019-2024, di JW Marriott, Jakarta, Rabu (18/9).

Dia mengatakan saat ini ada berbagai jenis pendanaan yang bisa diakses daerah. Sumber pendanaan pembangunan infrastruktur, lanjut dia, misalnya melalui skema KPBU dan pinjaman dari PT SMI.

Hanya opsi-opsi tersebut belum banyak digunakan oleh pemerintah daerah. Meskipun memiliki dari sisi APBD. "Jadi artinya pemerintah daerah itu lebih baik menunggu tidak usah bangun daripada dia harus pinjam ke PT SMI untuk mempercepat pembangunan di daerahnya. Kita tunggu saja sampai nanti APBN, mungkin kasih," ujar dia.

"Dan tampaknya lebih giat melobi ke DPR, DPD, dan Kementerian Keuangan daripada mencari solusi dimana daerah tersebut sebetulnya memiliki kapasitas untuk bisa membangun melalui mekanisme KPBU atau pinjaman yang bisa dicicil kembali oleh APBD-nya karena APBD-nya sebetulnya memiliki kapasitas," imbuhnya.

Mantan Direktur Bank Dunia ini mengatakan, untuk memperbaiki hal tersebut pemerintah akan terus memperbaiki penguatan regulasi. "Dan tentu kita akan mendukung perbaikan kualitas SDM di daerah," tandasnya.

 

Reporter: Wilfridus Setu Embu

Sumber: Merdeka.com

2 of 3

Jokowi: APBN 2020 Fokus pada Kualitas SDM

Presiden Jokowi Beri Keterangan Terkait Revisi UU KPK
Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dan Mensesneg Pratikno usai menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). (Liputan6.com/HO/Kurniawan)

Presiden Joko Widodo menegaskan bahwa tema kebijakan APBN pada tahun anggaran 2020 akan berpusat pada Sumber Daya Manusia (SDM). Fokus pengembangan SDM terutama demi modal ekonomi berbasis digital.

Jokowi menjelaskan tidak ingin agar bonus demografi yang terjadi di Indonesia menjadi sia-sia. Pasalnya, Indonesia sudah memasuki tahun-tahun penting untuk menjadi negara maju, yakni 2020-2024. 

"Saya yakin dengan fokus pada peningkatan kualitas SDM, Indonesia dapat segera mewujudkan visinya menjadi negara maju. Dengan tekad tersebut, tema kebijakan fiskal tahun 2020 adalah 'APBN untuk Akselerasi Daya Saing melalui Inovasi dan Penguatan Kualitas Sumber Daya Manusia,' ujar Presiden Jokowi pada pembacaan Nota Keuangan di Gedung DPR/MPR, Jumat (16/8/2019).

Jokowi juga memilih menunjang SDM ketika melihat ekonomi-ekonomi negara lain sedang melambat karena percaya SDM bisa menjadi pembuka jalan menuju pertumbuhan ekonomi. Ia menyebut Indonesia harus bisa menemukan peluang di tengah tren perlambatan ekonomi global.

Pemerintah pun berjanji bahwa anggaran akan ada untuk berbagai program pembangunan SDM. Itu diharapkan meningkatkan kemampuan sebagian besar penduduk Indonesia yang masih muda agar bisa bersaing di tingkat global.

"Berbagai program SDM kita siapkan untuk memastikan bonus demografi menjadi bonus lompatan kemajuan. Kita bangun generasi bertalenta yang berkarakter dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi," ujar Jokowi.

Pada pidato pagi ini pun Presiden Jokowi sempat membahas SDM. Ia ingin SDM Indonesia menjadi penopang ekonomi negara ketimbang Sumber Daya Alam (SDA), sekaligus menjadi SDM yang berideologi Pancasila.  

3 of 3

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Lanjutkan Membaca ↓