Pakar IT: Pemerintah Jangan Atur Tarif Ojek Online

Liputan6.com, Jakarta - Tarif ojek online yang diatur pemerintah dengan tarif atas dan bawah mendapat kritikan dari pakar IT. Seharusnya pemerintah mendorong pemakaian teknologi artificial intelligence (kecerdasan buatan/AI) dalam penentuan tarif ketimbang intervensi via regulasi.

"Saat ini Kemenhub masih menerapkan aturan dan regulasi untuk menetapkan tarif minimum dan maksimum untuk Gojek dan Grab. Bagaimana kita bisa memakai AI (untuk optimalisasi) jika mereka menerapkan batas maksimum dan minimum? Itu kontradiktif," ujar Imron Zuhri, founder perusahaan big data Dattabot, pada Senin (16/9/2019) dalam dialog internasional yang diselenggarakan Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Jakarta.

Imron pun berharap agar pemerintah jangan menerapkan regulasi yang terlalu detail karena bisa menyulitkan perkembangan teknologi.

Satu panel bersama Imron, CSIS juga mengundang pembicara dari McKinsey dan Google Asia Pacific. Mereka pun berkata agar pemerintah suatu negara jangan merumitkan sektor digital dengan regulasi.

Jake Lucchi, Head Content of Content and AI di Google Asia Pacific, berkata agar jangan terlalu banyak aturan-aturan yang ketat. Pasalnya, itu tak sesuai dengan sifat dunia teknologi yang cepat berubah.

Sementara, Wojtek Krok dari McKinsey menyarankan agar pemerintah mengurus kerangka dasar saja yang terkait bias, explainability (cara AI mengambil keputusan), privasi, serta keselamatan dan keadilan.

"Pandangan pribadi saya, jangan ikut campur terlalu banyak di luar hal itu. Buat saja kerangka dasar, pastikan tak ada yang dibuat rugi, segalanya adil, dan ada hukum privasi," ucap Krok. "Saya pikir kita butuh peraturan mendasar, tetapi saya tidak bepikir pemerintah bisa mengikuti perubahan-perubahan yang mendasar," pungkasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: